Bitung – Tahapan demi tahapan pelaksanaan Pilkada terus dilakukan KPU Kota Bitung hingga saat ini. Namun sayangnya, pelaksanaan tahapan itu tak didukung dengan ketersedian dana, seperti dana operasional Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang saat ini sementara melakukan tahapan pleno berkas dukungan pasangan calon perseorang.
Tak hanya dana operasional, dari informasi, personil PPS dan PPK se-Kota Bitung ini juga dikabarkan belum menerima honor selama mereka resmi bertugas. Padahal, usai dilantik, mereka langsung diminta untuk bekerja menjalankan tahapan Pilkada tanpa sokongan dana operasional serta honor yang tak pasti.
“Khusus untuk honor, PPS belum menerima honor selama dua bulan dan PPK selama tiga bulan atau dengan kata lain selama mereka resmi dilantik belum menerima dana apa-apa,” kata salah satu staf di KPU Kota Bitung, Rabu (8/7/2015).
Bahkan, kata dia, para PPS dan PPK sudah berapakali mendatangi Kantor KPU Kota Bitung untuk menanyakan dana operasional dan honor, namun tetap tidak ada kepastian.
“Katanya Pemkot belum mencairkan dana operasional dan honor PPS dan PPK, jadi mereka diminta bersabar serta tetap bekerja,” katanya.
Ketua KPU Kota Bitung, Sammy Rumamby tak menampik jika hingga saat ini dana serta honor PPS dan PPK belum dicairkan. Alasannya, PPS dan PPK belum memiliki SK dari lurah serta walikota sehingga belum bisa melakukan pencairan.
“Pencairan dana terbentur pada SK lurah untuk PPS dan SK walikota untuk PPK, sehingga belum ada pencairan karena pencairan dana seperti honor berdasarkan SK,” kata Rumamby.(abinenobm)
