MANADO – Kepala Bagian Humas Pemprov, Christian Sumampouw, mengatakan, pelaksana tugas tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan yang berkaitan dengan administrasi keuangan dan tindakan administrasi penyelenggaraan pemerintahan yang berimplikasi hukum.
“Karena itu, Pemerintah Kota Manado diharapkan membatalkan SK pelantikan yang sudah diterbitkan,” harapnya.
Selain itu Sumampouw berharap, kontroversi pelantikan pelaksana tugas sekda dan pejabat eselon II lainnya di Kota Manado segera berakhir.
Apalagi menurutnya, Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fawzi menyatakan penyelesaian masalah ini diserahkan sepenuhnya kepada Gubernur Sulawesi Utara sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
“Sampai saat ini Pemerintah Provinsi Sulut masih menunggu surat atau petunjuk resmi Mendagri tentang jawaban atas tembusan Surat Teguran Pemprov Sulut kepada Wali Kota Manado,” kata Sumampouw.
Bila surat tersebut sudah diterima, kata dia, Gubernur akan mengambil langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian menurutnya, kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Manado termasuk posisi Sekretaris Kota Manado bisa berjalan.
Sebelumnya wali kota telah melantik pejabat eselon IIA dan IIB berstatus pelaksana tugas. Hanya saja menurut Gubernur Sinyo H Sarundajang sebelum pejabat dilantik harus melalui norma, prosedur serta mekanisme yang berlaku.(don)
