Manado, BeritaManado.Com – Pemerintah provinsi Sulawesi Utara bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut, membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Taman Hutan Raya Gunung Tumpa H.V Worang (TAHURA), Selasa (10/10/2017).
Maksud penyusunan Ranperda menurut Kepala Dinas Kehutanan Sulut, Herry Rotinsulu, sebagai acuan Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan pembangunan Taman Hutan Raya Gunung Tumpa H.V Worang (TAHURA) yang berkelanjutan dan lestari.
“Menjamin TAHURA sebagai suatu kawasan pelestarian alam, dengan keanekaragaman flora dan fauna. Sebagai tempat wisata alam yang dinikmati oleh masyarakat Sulut,” jelas Herry Rotinsulu pada rapat yang dipimpin Ketua Pansus, Raski Mokodompit, didampingi Wakil Ketua Billy Lombok dan Sekretaris Jeanny Mumek.
Lanjut Herry Rotinsulu, ruang lingkup Ranperda meliputi, pengelolaan, perizinan, kerjasama, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
“Ruang lingkup perizinan misalnya meliputi izin kegiatan penelitian, kegiatan pelatihan, izin pengusahaan pariwisata alam, izin pengambilan gambar, pencabutan izin, larangan, perluasan kawasan, serta pengelolaan daerah penyangga,” terang Herry Rotinsulu.
Ruang lingkup Ranperda menurut Herry Rotinsulu, meliputi, pengelolaan, perizinan, kerjasama, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
“Ruang lingkup perizinan misalnya meliputi izin kegiatan penelitian, kegiatan pelatihan, izin pengusahaan pariwisata alam, izin pengambilan gambar, pencabutan izin, larangan, perluasan kawasan, serta pengelolaan daerah penyangga,” tutur Herry Rotinsulu.
Ruang lingkup lainnya lanjut Herry Rotinsulu adalah pemberdayaan dan peran serta masyarakat yang meliputi peranan pemerintah untuk melakukan pemberdayaan bagi masyarakat untuk pengembangan desa konservasi, pendidikan, keterampilan di bidang kehutanan, bahasa asing, kuliner, serta cendera mata.
“Ruang lingkup pembinaan, pengawasan dan pengendalian meliputi pembinaan pemerintah PPNS penyidik, wewenang penyidikan serta ketentuan pidana,” tandas Herry Rorinsulu.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut pembahas Ranperda Taman Hutan Raya Gunung Tumpa H.V Worang (TAHURA), Denny Harry Sumolang, mengingatkan pemanfaatan Gunung Tumpa murni untuk kesejahteraan masyarakat.
Dijelaskan Denny Sumolang, pemerintah harus selektif menerima investor yang akan mengelola Gunung Tumpa.
“Pemanfaatan Gunung Tumpa jangan dimonopoli investor tertentu. Investor tidak berorientasi provit. Jangan sampai investor yang masuk mengeksploitasi Gunung Tumpa secara membabi buta, karena paling utama menjaga keseimbangan fungsi lahan Gunung Tumpa,” ujar Denny Sumolang.
Denny Sumolng juga mengingatkan lahan penyangga seluas lebih 400 ha di sekitaran TAHURA (Taman Hutan Raya Gunung Tumpa H.V Worang) 208,81 ha, harus diatur dalam pasal Ranperda. Usul Denny Sumolang diakomodir melalui Pasal 49 Ranperda yakni, penetapan batas daerah penyangga berdasarkan undang-undang.
“Karena jangan sampai lahan penyangga yang dikelola oleh masyarakat justru merusak taman hutan raya. TAHURA untuk jangka panjang akan berfungsi pada kelestarian alam, keseimbangan habitat dan pariwisata,” jelas Denny Sumolang.
Ditambahkan legislator PKPI dapil Bitung dan Minut ini, pengelolaan TAHURA merupakan wewenang gubernur melalui instansi terkait.
“Menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara jika pengelolaan TAHURA dilakukan dengan benar, terutama TAHURA berdampak langsung kepada masyarakat Manado dan Minahasa Utara,” tandas Denny Sumolang.
Diketahui, rapat dipimpin ketua Pansus Raski Mokodompit, didampingi wakil ketua Billy Lombok, sekretaris Jeanny Mumek, anggota Rita Lamusu, Teddy Kumaat, Yongkie Limen dan Denny Sumolang. Pihak eksekutif hadir Kadis Kehutanan Herry Rotinsulu dan jajaran. (AdvertorialDPRDSulut/JerryPalohoon)