Manado – Pengangkatan beberapa orang Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara seperti Sekda Kota Tomohon, Manado dan Sekda Kabupaten Sangihe diduga dengan indikasi kuat merupakan “rekayasa” Gubernur Sulut. Hal itu dibahas bersama antara pengamat Politik dan Pemerintahan Taufik Tumbelaka bersama dengan Tim Kajian Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) RI disalah satu Hotel di Kota Manado yang menjadi tempat penginapan para Tim Watimpres saat berkunjung ke Sulut sejak pekan lalu.
Menurut Tumbelaka pertemuan dengan Watimpres yang diketuai Dr. Hyronimus Rowa, Msi selaku ketua Tim merupakan tindak lanjut dari dialog yang dilakukan bersama dengan pemerintah Provinsi pekan lalu diruang Mapaluse kantor Gubernur Sulut yang membahas tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov Sulut dan Kabupaten/Kota. Awalnya sempat membuat dirinya kecewa karena harus menunggu sekitar hampir tiga jam karena menurut informasi Tim Watimpres ada kunjungan juga disalah satu daerah Kabupaten/Kota.
Pengamat politik dan pemerintahan Sulut lulusan UGM ini menuturkan percakapan antara ia dan Tim Watimpres yang diwakili oleh Hyronimus ditemani seorang anggota sekitar 30 menit membahas tentang kejanggalan Pengangkatan beberapa orang Sekda Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara yang diduga dengan indikasi kuat merupakan “rekayasa” Gubernur Sulut.
“kita membahas tentang pembenahan serius terutama masalah pengangkatan pejabat Eselon I dan II, dalam pertemuan ini saya membawa data-data yang diminta Tim bersama saksi untuk mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan waktu dialog Kamis, (2/8) pekan lalu diruang Mapaluse Kantor Gubernur, dimana dalam penggangkatan pejabat Eselon I dan II, diduga dengan indikasi kuat merupakan “rekayasa” Gubernur Sulut,” jelas Tumbelaka.
“misalnya selain pengangkatan Sekda Kota Tomohon, Manado dan Sekda Kabupaten Sangihe ada juga pejabat yang pengangkatannya ada kejanggalan dan tidak sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya tentang kejanggalan Kabag Humas Pemprov Eselon III yang menjadi Kepala Dinas Eselon II dalam rentan waktu yang terlalu cepat, ini tidak sesuai dengan semangat dan nyawa Undang-undang,” jelas Tumbelaka.
Yang menarik menurut Tumbelaka, dirinya malah mempertanyakan keseriusan Tim Watimpres sendiri karna disaat ia menjelaskan tentang masalah yang sangat serius, salah seorang Anggota tim malah keluar dan tidak balik lagi untuk mendengarkan penjelasannya. Untuk itu ia menantang Tim guna mengusut masalah tersebut. Masalah ini belum mendapat konfirmasi dari pihak Pemprov. (jrp)
betul itu fik..lanjutkan
asalkan tidak MELANGAR ATURAN dan SELAMA MEMBANGUN TANPA KORUPSI…
NEPOTISME dan KOLUSI sah-sah saja malahan BAGUS untuk melaksanakan pemerintahan karena LOYALITAS bawahan TIDAK DIRAGUKAN LAGI……
Dari pada pilih pejabat yg takutnya MUSUH DALAM SELIMUT atau JUDAS….
LANJUTKAN PAK SHS
bongkaarr….
Bung Taufik..jangan kecut..masih banyak yang harus dibongkar..Kase alamat BB ato telpon (hotline) posting disini kita kase masukkan kebobrokan beliau yang selama ini tidak diketahui publik..Okey ???
Taufik jangan asal bunyi, kalau ada bukti, hrs dibeberkan semua borok Birokrasi yg terindikasi Kolusi n Nepotisme yg tersistimatis. Tapi kalau so 86 or so cair jangan lupa traktir samua tu wartawan yg ada di Sulut, kalau nyanda traktir mo hbs ngana pe karir di dunia modal ludah ini… Kong so boleh tahu diri doe ngana, jang cuma ja bawa-bawa nama UGM, cari institusi lain kwa, misalnya bentuk LSM atau Organisasi kong ngana jadi Ketua di situ, supaya ngana pe komentar-2 nyanda dapa lihat cuma khayalan deng mimpi.
bae2 ngana taufiek….kage inni..
Kita dukung dan acungkan jempol buat Bung Taufik. Di daerah di mana banyak Korupsi, WTP Pemprov blum menjamin SULUT itu nyandak ada ato berkurang itu Korupsi, justru ini mengelabui dan menutupi fakta-fakta yang so ada di depan mata. Masih ada anak-anak & keluarga Gubernur/Bupati di SULUT yang masoso di politik & haus kekuasaan lantaran dorang pe Papa/Mama masih menjabat/berkuasa, ini praktek Kolusi & Nepotisme. Jadi apa yang Bung Taufik masukkan itu sebagai bukti WN yang baik & sbg cek-ricek/balance buat yang berkuasa.
Target berikut. Abis nn Taufik
Adakalanya bung taufik berkomentar tidak paham aturan birokrasi, kasihan ada orang yang sementara mencari eksistensi diri.. Bangga dengan asal bicaranya. Pembaca jangan terkecok…
mo lia ini depe sepak terjang sampe manaa…
Semangat dan usahanya pantas diancungi jempol. Tapi, koq lucu yah? Kenapa baru di rana diskusi tapi sudah berani menyampaikannya ke wartawan? Ada yang aneh….. Sama deng Raisa bilang so ‘calana tua’, samua juga kalo cuma mo duga2 pasti dugaannya ke situ. Kenapa gak sekalian lemparkan bukti supaya langsung jelas…….
itu penunjukan Sekda Minsel M Kairupan sejak 2010 itu bermasalah. SHS melalui Robby Mamuaja deng M Onibala yang so rekayasa itu. Buka samua itu borok-borok di SULUT kuak!!!!!
Haaahh ??? ada orang berani macam ini menantang Gubernur ?? Gileeeeeeee.. Lanjutkan..Skor satu satu atou game over..Pertandingan seru…
calana tua.. samua le so tau…
Hati hati Bro, nanti jadi target….wkwkwk…..
mantap bung Taufik lanjutkan,,,, harus protek apalagi masalah birokrasi yg selalu dilepas tapi ekornya di pegang,.
Coool….bung Taufik…….maju terussssss
Mantaaaaap..Lanjutkan..Tuntaskan…
Hebat kalau Bung Taufik bisa bobrok birokrasi di Sulut..Selalu didengungkan MEMBANGUN TANPA kORUPSI, tapi……. KOLUSI dan NEPOTISME jalan terus..Banyak indikasi kolusi dan nepotisme, tapi tidak ada yang mampu dan berani mengungkapkan manuver manuver Gubernur Sulut menempatkan pejabat dipos penting. Ada Udang dibalik batu… Masyarakat menunggu gebrakanmu Bung Taufik..Kalo ada hot line bisa dihubungi silahkan dicantumkan di kolom ini..Selamat berjuang, langkahmu pasti terpuji dan mulia…..