Manado – Penetapan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Utara diakui oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Sulut memiliki resiko.
Hal itu dikarenakan, adanya perubahan sejumlah OPD yang tentu ada pro dan kontra baik dari dalam OPD maupun dari luar.
“Sudah pasti hal itu beresiko, tetapi kita harus berani melakukan perubahan untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,” tegas Ringkuangan.
Dari beberapa OPD yang ditetapkan terdapat UPTD Bencana yang dibekukan, hal ini menurut dia dikarenakan terjadi tumpang tindih fungsi organisasi dengan badan bencana (BPBD). (Rizath Polii)
