Bitung – Pemkot Bitung terus berupaya untuk mewujudkan smart city dengan menyiapkan berbagai fasilitas penunjang.
Salah satunya adalah meyiapkan payung hukum lewat Ranperda Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi.
Menurut Wakil Wali (Wawali) Kota Bitung, Maurits Mantiri, Ranperda yang telah disetujui anggota DPRD untuk menjadi Perda itu tak lain kepentingan payung hukum smart city yang didalamnya ada E-Goverman atau elektronik pemerintah.
“E-Governtment biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi. E-Government adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik,” kata Wawali usai menghadiri Paripurna Ranperda Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi, Senin (05/11/2018).
Wawali menjelaskan, Ranperda itu akan menunjang terwujudnya suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Terutama penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.
“Untuk langkang awal kita akan terapkan sistem E-Gov ini di internal Pemkot yakni antar perangkat daerah dengan menggunakan fasilitas fiber optik. Kenapa demikian karena terkendala di masalah pembiayaan,” katanya.
Ia juga mengatakan, ada tiga model E-Government antara lain Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C) yang memungkinkan penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat.
“G2C dapat diterapkan pada pelayanan pajak online, lowongan pekerjaan, jaminan sosial, serta dokumen kependudukan akte kelahiran, akte perkawinan, paspor, imiigrasi, kesehatan, beasiswa serta penanggulangan bencana,” katanya.
Ada juga Government-to-Business (G2B), dimana model ini kata Wawali, memungkinkan layanan transaksi-transaksi elektronik antara pemerintah dan pebisnis.
Mengingat dalam G2B tersedai berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah.
“Penjualan produk dan jasa ke pemerintah untuk mendukung kegiatan pemerintahan dilaksanakan melalui aplikasi e-Procurement,” katanya.
Selain itu kata dia, Government-to-Government (G2G) yakni model ini memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan suatu negara dengan negara lain melalui basisdata terintegrasi.
“Layanan yang mungkin dapat dilakukan adalah layanan data ekspor-impor, tenaga kerja, beasiswa, bantuan ke dan dari luar negeri, perdagangan,” katanya.
Namun untuk mewujudkan itu kata dia, pihaknya akan memulai secara bertahap dengan menyiapkan fasilitas dan SDM.
“Juga perlu dukungan semua pihak agar upaya mewujudkan smart city yang didalamnya ada E-Gov bisa terwujud,” katanya.
(abinenobm)
Baca Juga
Berita Terbaru
