Bitung – Walikota Bitung, Max Lomban bersama Wakil Walikota Bitung, Maurits Mantiri memaparkan kondisi Bitung Logistic Community College (BLCC) ke Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir di Wahaha Reataurant Manado, Sabtu (23/4/2016).
Max menyampaikan, percepatan anggaran dari pusat yakni APBN ke BLCC. Karena sampai saaat ini dana tersebut belum bisa turun dikarenakan berbagai kendala dan halangan lainnya baik dari ITB maupun dari Dikti.
“Hal ini penting, agar Pemkot Bitung tidak lagi mengeluarkan APBD, karena APBD itu hanya dana pendamping tapi yang paling utama adalah APBN,” kata Max.
Permasalahan teknis antara ITB dan Dikti kata dia harus segera dirampungkan. Karena untuk Pemkot Bitung yang penting BLCC bisa jalan dan bisa segera menghasilkan lulusan yang berkompeten khususnya di bidang logistik.
“Mengingat keberadaan Kota Bitung yang membutuhkan banyak sekali SDM yang profesional di bidang logistik sejak ditetapkannya Kota Bitung sebagai International Hub Port (IHP),” katanya.
Muhammad mengatakan akan memperjuangkan hal itu dengan berkoordinasi dengan rekan menteri terkait lainnya. Antara lain kepada Mendagri tentang kewenangan pemerintah pusat yang bertanggung jawab terhadap perguruan tinggi, pemerintah provinsi terhadap SMA/SMKdan Pemerintah Kota untuk SMP kebawah.
“Ini nanti yang akan dibahas, dimana Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan menjadi panduan terkait dengan pendidikan yang menjadi kewenangan APBN, sehingga tidak ada tumpang tindih dengan regulasi lainnya,” katanya.
Ia juga berjanji akan segera berkunjung ke Kota Bitung, selain untuk penyelesaian masalah BLCC Muhammad juga akan memantau langsung perkembangan Kota Bitung setelah ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus dan IHP yang merupakan progam prioritas pembangunan dari pemerintah pusat.(*/abinenobm)
Bitung – Walikota Bitung, Max Lomban bersama Wakil Walikota Bitung, Maurits Mantiri memaparkan kondisi Bitung Logistic Community College (BLCC) ke Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir di Wahaha Reataurant Manado, Sabtu (23/4/2016).
Max menyampaikan, percepatan anggaran dari pusat yakni APBN ke BLCC. Karena sampai saaat ini dana tersebut belum bisa turun dikarenakan berbagai kendala dan halangan lainnya baik dari ITB maupun dari Dikti.
“Hal ini penting, agar Pemkot Bitung tidak lagi mengeluarkan APBD, karena APBD itu hanya dana pendamping tapi yang paling utama adalah APBN,” kata Max.
Permasalahan teknis antara ITB dan Dikti kata dia harus segera dirampungkan. Karena untuk Pemkot Bitung yang penting BLCC bisa jalan dan bisa segera menghasilkan lulusan yang berkompeten khususnya di bidang logistik.
“Mengingat keberadaan Kota Bitung yang membutuhkan banyak sekali SDM yang profesional di bidang logistik sejak ditetapkannya Kota Bitung sebagai International Hub Port (IHP),” katanya.
Muhammad mengatakan akan memperjuangkan hal itu dengan berkoordinasi dengan rekan menteri terkait lainnya. Antara lain kepada Mendagri tentang kewenangan pemerintah pusat yang bertanggung jawab terhadap perguruan tinggi, pemerintah provinsi terhadap SMA/SMKdan Pemerintah Kota untuk SMP kebawah.
“Ini nanti yang akan dibahas, dimana Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan menjadi panduan terkait dengan pendidikan yang menjadi kewenangan APBN, sehingga tidak ada tumpang tindih dengan regulasi lainnya,” katanya.
Ia juga berjanji akan segera berkunjung ke Kota Bitung, selain untuk penyelesaian masalah BLCC Muhammad juga akan memantau langsung perkembangan Kota Bitung setelah ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus dan IHP yang merupakan progam prioritas pembangunan dari pemerintah pusat.(*/abinenobm)