Berita Utama

Pemkab Minut Perketat Perencanaan Aset Daerah, RKBMD 2027 Mulai Disusun

Pemkab Minut Perketat Perencanaan Aset Daerah, RKBMD 2027 Mulai Disusun
Bimtek yang diikuti perwakilan seluruh perangkat daerah itu dibuka Sekretaris Daerah Minahasa Utara, Novly Wowiling. Foto: Ist

Penulis: Alfrits Semen

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) mulai memperketat perencanaan kebutuhan aset daerah untuk 2027.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menggelar bimbingan teknis penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), di Sentra Hotel Minahasa Utara, Kamis (1/10/2026).

ADVERTISEMENT

Bimtek yang diikuti perwakilan seluruh perangkat daerah itu dibuka Sekretaris Daerah Minahasa Utara, Novly Wowiling.

Kegiatan tersebut diarahkan untuk memastikan setiap usulan barang memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan berkaitan langsung dengan program kerja perangkat daerah.

Novly mengatakan RKBMD tidak semestinya berhenti sebagai dokumen administratif.

Menurut dia, perencanaan kebutuhan barang merupakan bagian dari siklus penganggaran sekaligus dasar untuk menjaga efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan aset pemerintah daerah.

“RKBMD harus disusun dengan baik, sesuai kebutuhan masing-masing perangkat daerah dan program kegiatan yang akan dilaksanakan,” kata Novly.

Ia meminta perangkat daerah tidak mengajukan kebutuhan secara serampangan.

Setiap usulan, kata dia, perlu melalui identifikasi yang cermat dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi, program prioritas, serta kebutuhan riil di lapangan.

“Biasanya kita harus terus melakukan inovasi,” ujarnya saat meminta peserta mengikuti bimtek secara serius.

Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala BKAD Minut Carla Antonehta Sigarlaki dan Tim Analis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai pemateri.

Materi KPKNL difokuskan pada aspek teknis perencanaan kebutuhan dan tata kelola Barang Milik Daerah.

Pemkab Minut menargetkan penyusunan RKBMD 2027 menghasilkan usulan yang lebih terukur, berbasis prioritas, serta selaras dengan program pemerintah daerah.

Langkah itu sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemkab Minut memperbaiki tata kelola aset, agar belanja barang tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif, tetapi benar-benar menunjang kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.