Manado, BeritaManado.com — Kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden akan menjadi ujian berat terhadap kekompakan unsur-unsur negara di daerah.
Sebab, ada pemerintah daerah dan DPRD terdapat juga lembaga-lembaga vertikal negara seperti TNI, Polri dan Kejaksaan.
Sesuai UU Otda, lembaga-lembaga ini terkoordinasi melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda.
Forkopimda adalah forum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
Dosen Kepemiluan Universitas Sam Ratulangi, Ferry Daun Liando, mengatakan, selama ini salah satu indikator stabilitas daerah di Sulut adalah pola koordinasi unsur-unsur dalam Forkopimda yang berjalan dengan baik.
Namun demikian, kata Ferry Liando, dinamika Pilpres 2024 akan menjadi tantangan apakah mereka tetap solid atau tidak.
“Baik gubernur maupun sejumlah wali kota dan bupati merupakan kader PDIP. PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Capres dan Cawapres. Peserta pilpres lain adalah Prabowo dan Gibran. Gibran itu adalah anak kandung Pak Jokowi yang merupakan Presiden RI,” jelas Ferry.
Lanjut dia, baik Panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung diangkat oleh Presiden.
Sehingga, ketiga lembaga tersebut memiliki kelembagaan di semua daerah dan tergabung dalam unsur forkopimda bersama kepala daerah.
Menurut Ferry, meski Presiden sudah berkali-kali menyebut akan netral dalam pilpres, namun sepertinya agak mustahil jika loyalitas ketiga lembaga ini pasif dalam pilpres.
Sehingga, tambah Ferry, dengan adanya garis kepentingan yang berbeda tidak harus membuat forkopimda menjadi tidak solid.
“Tentu akan sangat menganggu bagi kelangsungan pemerintahan di dserah jika terjadi gesekan. Dampak atas semua itu adalah merugikan rakyat sendiri,” tandasnya.
(Alfrits Semen)
