MANADO – Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI hingga kini masih mogok kerja melakukan pembahasan anggaran. Banggar mengharapkan kepastian hukum untuk kenyamanan bekerja bahkan mendesak pimpinan DPR dan lembaga tinggi negara untuk melakukan pembicaraan terkait mekanisme kerja Banggar.
“Kita sementara mengembalikan tugas dan tanggungjawab kepada pimpinan DPR agar pimpinan DPR melakukan rapat dengan lembaga tinggi negara, bagaimana sebenarnya mekanisme pembahasan anggaran. Karena kemarin pimpinan Banggar dipanggil serentak sebagai saksi, dan macam-macam. Padahal Banggar itu kan produk undang-undang,” ujar wakil ketua Banggar DPR-RI Olly Dondokambey kepada sejumlah wartawan usai paripurna istimewa dalam rangka HUT Provinsi di DPRD Sulut, Jumat (23/9) sore.
Lanjut politisi PDI-Perjuangan ini, jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan anggota Banggar maka konsekuensi hukum ada pada anggota Banggar bersangkutan. Apalagi produk hasil pembahasan Banggar bersama-sama dengan pihak eksekutif dalam hal ini Menteri Keuangan.
“Jadi yang bertanggung-jawab anggota Banggar bersangkutan, bukan pimpinan Banggar yang ditanyakan! Apalagi pembahasannya bersama Menteri Keuangan, mestinya Menteri Keuangan ditanya juga oleh KPK. Kesimpulannya kalau sudah ada rapat sesama lembaga tinggi negara baru kita adakan pembahasan karena kami juga minta kepastian hukum,” pungkasnya. (jry)
