Bitung – Calon Legislatif (Caleg) perempuan dari PKPI Kota Bitung, Novie N T Tangkudung menyatakan siap memperjuangkan hak-hak perempuan untuk memperoleh kesetaraan dalam berbagai bidang.
“Saya ingin mewakili perempuan yang ada di Kota Bitung dan Minut di DPRD Provinsi Sulut,” kata Novie, Senin (24/3/2014).
Caleg dari Dapil Bitung-Minut nomor urut dua ini berkomitmen kalau terpilih nantinya siap memperjuangkan hak-hak perempuan untuk memperoleh kesetaraan di berbagai bidang. Menurutnya, hak-hak perempuan itu, seperti memberikan perlindungan bagi anak-anak dan perempuan yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
“Hak perempuan untuk memperoleh pelayanan kesehatan gratis dari pemerintah seperti program jaminan persalinan atau Jampersal,” kata Bendahara DPK PKPI Kota Bitung ini.
Menurut staf ahli Fraksi PKPI DPRD Kota Bitung, meskipun program tersebut telah lama berjalan tetapi masih banyak perempuan hamil di kelurahan dan desa-desa yang tidak tahu program tersebut. “Itu dikarenakan kurangnya informasi dan memang tidak sampai. Ditambah lagi kebanyakan masyarakat tidak ada inisiatif mencari ke pusat informasi,” katanya.
Selain itu, kata Kepala Rumah Tangga Walikota Bitung ini, program pelatihan keterampilan bagi perempuan dan ibu rumah tangga belum berjalan dengan maksimal. Akibatnya banyak perempuan hanya bergantung pada suami untuk penghasilan kendati banyak hal kreatif yang bisa dihasilkan selama berada di rumah.
“Itu yang akan saya kembangkan jika nantinya diberi kepercayaan untuk duduk sebagai anggota DPRD Sulut,” katanya.(abinenobm)
Bitung – Calon Legislatif (Caleg) perempuan dari PKPI Kota Bitung, Novie N T Tangkudung menyatakan siap memperjuangkan hak-hak perempuan untuk memperoleh kesetaraan dalam berbagai bidang.
“Saya ingin mewakili perempuan yang ada di Kota Bitung dan Minut di DPRD Provinsi Sulut,” kata Novie, Senin (24/3/2014).
Caleg dari Dapil Bitung-Minut nomor urut dua ini berkomitmen kalau terpilih nantinya siap memperjuangkan hak-hak perempuan untuk memperoleh kesetaraan di berbagai bidang. Menurutnya, hak-hak perempuan itu, seperti memberikan perlindungan bagi anak-anak dan perempuan yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
“Hak perempuan untuk memperoleh pelayanan kesehatan gratis dari pemerintah seperti program jaminan persalinan atau Jampersal,” kata Bendahara DPK PKPI Kota Bitung ini.
Menurut staf ahli Fraksi PKPI DPRD Kota Bitung, meskipun program tersebut telah lama berjalan tetapi masih banyak perempuan hamil di kelurahan dan desa-desa yang tidak tahu program tersebut. “Itu dikarenakan kurangnya informasi dan memang tidak sampai. Ditambah lagi kebanyakan masyarakat tidak ada inisiatif mencari ke pusat informasi,” katanya.
Selain itu, kata Kepala Rumah Tangga Walikota Bitung ini, program pelatihan keterampilan bagi perempuan dan ibu rumah tangga belum berjalan dengan maksimal. Akibatnya banyak perempuan hanya bergantung pada suami untuk penghasilan kendati banyak hal kreatif yang bisa dihasilkan selama berada di rumah.
“Itu yang akan saya kembangkan jika nantinya diberi kepercayaan untuk duduk sebagai anggota DPRD Sulut,” katanya.(abinenobm)