Novie Paulus.
Minut, BeritaManado.com – Pembayaran tanah kompleks Kantor Bupati Minahasa Utara (Minut) terus mendapat perlawanan dari sejumlah legislator, salah satunya Fraksi PDIP.
“Saat ini kami masih menelusuri dan mencari bukti-bukti lahan di dinas mana saja yang sudah terbayarkan dan mana yang belum terbayarkan,” tegas anggota Fraksi PDIP Novie Paulus, pekan lalu.
Legislator terpilih periode 2019-2024 itu berpendapat, ada banyak pertimbangan Fraksi PDIP sehingga tidak setuju jika Rp30 Miliar untuk pembayaran lahan, diplot dalam APBD Perubahan 2019.
“Selain ada data-data terkait pembayaran tanah itu, anggaran Rp30 miliar juga terlalu besar sehingga dapat memangkas anggaran pembangunan daerah,” ujar Novie.
Diketahui, APBD Perubahan Minut tahun 2019 diplot sekitar Rp69 miliar.
“Kalau diambil Rp30 miliar untuk bayar lahan, ini akan berimbas pada SKPD lain yang lebih membutuhkan,” tambah legislator peraih suarah terbanyak di Dapil Airmadidi-Kalawat.
Sebelumnya, plot anggaran pembayaran lahan pemkab juga mendapat penolakan Badan Anggaran DPRD Minut.
(Finda Muhtar)
Berita Terbaru
