Berita Utama

Musda Dekopin Minahasa Utara: Semangat Baru Membangun Ekonomi Rakyat dari Desa

Musda Dekopin Kabupaten Minahasa Utara menjadi panggung kebangkitan gerakan koperasi daerah. Foto: Ist
Musda Dekopin Kabupaten Minahasa Utara menjadi panggung kebangkitan gerakan koperasi daerah. Foto: Ist

BeritaManado.com — Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Kabupaten Minahasa Utara menjadi panggung kebangkitan gerakan koperasi daerah.

Digelar Jumat (14/11/2025), kegiatan ini berlangsung penuh semangat kolaborasi di lantai 3 Kantor Pemkab Minut, dan menghadirkan suasana optimisme baru bagi masa depan ekonomi kerakyatan.

Ketua Dekopinwil Sulawesi Utara, Dr. Ir. Vicky Lumentut serta Sekretaris Dra Christiana Pusung, M.Si. hadir bersama jajaran pengurus.

ADVERTISEMENT

Sementara Bupati Minahasa Utara Joune Ganda membuka kegiatan dengan menegaskan pentingnya koperasi dalam menggerakkan ekonomi lokal.

“Koperasi adalah kekuatan ekonomi rakyat. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mendukung penuh penguatan koperasi, sejalan dengan Program Nasional Koperasi Merah Putih yang mendorong koperasi semakin modern, adaptif, dan berdaya saing,” tegas Joune Ganda.

Ia berharap Musda ini mampu melahirkan kepengurusan yang solid dan visioner, terutama dalam mendorong transformasi koperasi di sektor UMKM, pertanian, pariwisata, hingga layanan keuangan mikro.

Vicky Lumentut menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemkab Minut yang terus mendorong tumbuhnya koperasi produktif.

Menurutnya, sinergi antara Pemerintah Daerah, Dekopin, dan pelaku koperasi menjadi kunci keberhasilan implementasi program nasional di wilayah.

Ia menegaskan koperasi kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat, terutama setelah Presiden Prabowo Subianto mencanangkan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebagai bagian dari Asta Cita untuk membangun negeri dari desa.

“Suka tidak suka, mau tidak mau, sekarang banyak orang bicara tentang koperasi.

Lebih dari 80.000 Koperasi Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia. Ini adalah gerakan koperasi paling masif dalam sejarah,” ujarnya.

Ia menyebut koperasi akan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Vicky menyoroti langkah progresif Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus yang memperjuangkan legalitas tambang rakyat melalui penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Tahun ini, Sulut menjadi satu dari tiga provinsi yang mendapatkan persetujuan WPR nasional.

“Pak Gubernur memberi ruang agar rakyat yang bekerja di tanahnya sendiri tidak lagi disebut ilegal. Koperasi akan menjadi payung hukum mereka,” katanya.

Sebanyak 25 blok WPR telah disetujui dengan total area mencapai lebih dari 2.500 hektare, yang nantinya dikelola secara legal oleh koperasi pertambangan.

Dekopinwil berkomitmen memperkuat kelembagaan, pendidikan, pelatihan hingga sinkronisasi program koperasi di daerah.

(***/Alfrits Semen)