Tondano, BeritaManado.com – Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Maya Kainde SH MAP, Kamis (18/7/2024) melakukan presentasi konsep Rancangan Proyek Perubahan “Si Matuari” bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Minahasa.
Kepada seluruh jajaran yang ada, Maya Kainde memberikan penjelasan tentang konsep membangun SPBE melalui strategi integrasi masyarakat terlayani, administrasi unggu, responsif dan inovatif (Si Matuari).
Pada kesempatan tersebut, Maya Kainde menjelaskan bahwa berdasarkan RPJMN 2015-2019, sasaran pokok terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
“Sasaran pokok ini memiliki kaitan erat dengan tema Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VII tahun 2024 yaitu tentang tata kelola keuangan dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ada juga kaitannya dengan proyek perubahan Si Matuari,” ungkap Kainde.
Implementasi SPBE dan Si Matuari ini mencakup peningkatan pelayanan publik, penguatan infrastruktur TIK dan pengembangan aplikasi serta sistem informasi terpadu, berkontribusi signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Lebih jauh dijelaskannya, bahwa di Kabupaten Minahasa, penerapan konsep “Si Matuari” dengan dukungan sistem pemerintahan berbasis SPBE menjadi kunci dalam menghadapi berbaai permasalahan publik.
“Pelayanan yang dimaksud meliputi bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, keamanan dan pembangunan nasional. Akan tetapi tidak dipungkiri bahwa proses pelayanan publik di Minahasa tak jarang menemui masalah yang dirasakan oleh masyarakat. Maka dari itu, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan publik seutuhnya,” ungkap Maya Kainde kepada jajaran Dinas Kominfo Kabupaten Minahasa.
Dirtambahkannya, secara keseluruhan, proyek perubahan tersebut merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat hubungan antara pemerintah dan Masyarakat serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
Hal ini sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Minahasa yaitu “Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat, Adil, Dan Sejahtera”, dengan Misi Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya dan Berdaya Saing, Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Mendorong Sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata, Mewujudkan Pengembangan Kewilayahan Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan, Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa menitik beratkan pada pencapaian misi yang kelima yaitu ”Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”.
Pada rancangan perubahan tersebut disampaikan juga empat isu strategis terkait lingkungan organisasi, yaitu kualitas pelayanan public yang belum optimal, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pelayanan public, partisipasi dan keterlibatan Masyarakat dalam proses pelayanan public dan rendahnya indeks SPBE Kabupaten Minahasa.
Ditinjau dari sudut pandang Analisa SWOT, rancangan perubahan “Si Matuari” ini mencakup kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats).
Untuk kekuatan, SPBE dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintahan, mempermudah akses Masyarakat terhadap informasi public sehingga meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemerintah, pelayanan public lebih baik dan memungkinkan integrasi data antar instansi pemerintah.
Namun pada kenyataannya, hal tersebut masih memiliki kelemahan, yaitu keterbatasan infrastruktur IT yang memadai untuk mendukung integrasi SPBE, keterbatasan SDM, resistensi terhadap perubahan dan kurang menerima teknologi baru, dan dukungan anggaran.
Di sisi lain, rencana tersebut memiliki peluang dikarenakan adanya dukungan kebijakan peemrintah pusat untuk percepatan digitalisasi, perkembangan teknologi yang lebih cepat, pelayanan yang, lebih cepat dan transparan dapat meningkatkan kepuasan public serta peningkatan indeks SPBE.
“Dalam hal ini, perlu disadari juga yang menjadi tantangan yaitu ancaman serangan siber yang dapat merusak system dan mencuri data pemerintah, ketidakmerataan integrasi antara daerah dapat menciptakan kesenjangan, perubahan regulasi yang mendadak dapat menjadi hambatan serta kritik dan ketidakpercayaan public yang muncul akibat integrasi tidak berjalan lancer,” jelas Kainde.
Dengan memperhatikan faktor-faktor strategi yang telah dipetakan dalam matriks SWOT, maka project leader mengusulkan dan merumuskan strategi yang dipilih adalah Strategi ST yaitu strategi yang beriorientasi kepada memanfaatkan Kekuatan (Strength) untuk mengatasi Ancaman(Threats).
