Manado – Legislator Kota Manado, Markho Tampi, Kamis (23/6/16) menggelar reses di Kelurahan Karangria Kecamatan Tuminting yang dihadiri pemeritah setempat dan masyarakat dari berbagai kelurahan.
Dalam reses tersebut, sejumlah persoalan yang dikemukakan warga untuk menjadi perhatian lembaga dewan yang diantaranya bantuan sosial untuk lansia, keluarga miskin dan difabel.
Menanggapi aspirasi tersebut, Tampi menegaskan bahwa, sebagai wakil rakyat, dirinya bertanggungjawab untuk memperjuangna aspirasi warga tersebut.
“Kedepan Kami Komisi D akan menambah kuota jumlah penerima bantuan dari Dinsos. Ini sudah menjadi tugas saya untuk mengawal aspirasi warga yang disampaikan dalam reses ini,” kata Tampi yang merupakan personil Komisi D yang membidangi kesra ini.
Selain itu, aspirasi berupa masalah UKM yakni usaha warung dan penjahit belum mendapat perhatian dari pemerintah dalam bentuk penyerahan bantuan.
“Kami Akan berkordinasi dengan instansi teknis Dinas Koperasi dan Dinas Tenaga Kerja untuk dapat memperhatikan aspirasi warga ini,” ujar Tampi.
Terkait masalah tambatan Perahu di Karangria yang sudah ada tapi belum representative masih perlu perhatikan pemerintah dalam ketersediaan sarana prasarana.
“Pada intinya semua yang telah disampaikan warga akan diperjuangkan. Tapi akan dibagi, mana yang masuk skala preoritas, itu yang akan direalisasikan secepatnya. Tapi yang lainnya akan tetap direalisasi namun secara bertahap,” tegasnya. (leriandokambey)
Manado – Legislator Kota Manado, Markho Tampi, Kamis (23/6/16) menggelar reses di Kelurahan Karangria Kecamatan Tuminting yang dihadiri pemeritah setempat dan masyarakat dari berbagai kelurahan.
Dalam reses tersebut, sejumlah persoalan yang dikemukakan warga untuk menjadi perhatian lembaga dewan yang diantaranya bantuan sosial untuk lansia, keluarga miskin dan difabel.
Menanggapi aspirasi tersebut, Tampi menegaskan bahwa, sebagai wakil rakyat, dirinya bertanggungjawab untuk memperjuangna aspirasi warga tersebut.
“Kedepan Kami Komisi D akan menambah kuota jumlah penerima bantuan dari Dinsos. Ini sudah menjadi tugas saya untuk mengawal aspirasi warga yang disampaikan dalam reses ini,” kata Tampi yang merupakan personil Komisi D yang membidangi kesra ini.
Selain itu, aspirasi berupa masalah UKM yakni usaha warung dan penjahit belum mendapat perhatian dari pemerintah dalam bentuk penyerahan bantuan.
“Kami Akan berkordinasi dengan instansi teknis Dinas Koperasi dan Dinas Tenaga Kerja untuk dapat memperhatikan aspirasi warga ini,” ujar Tampi.
Terkait masalah tambatan Perahu di Karangria yang sudah ada tapi belum representative masih perlu perhatikan pemerintah dalam ketersediaan sarana prasarana.
“Pada intinya semua yang telah disampaikan warga akan diperjuangkan. Tapi akan dibagi, mana yang masuk skala preoritas, itu yang akan direalisasikan secepatnya. Tapi yang lainnya akan tetap direalisasi namun secara bertahap,” tegasnya. (leriandokambey)