
Manado – Manifesto Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang berbunyi Negara dituntut untuk mengatur kemurnian ajaran Agama yang diakui oleh Negara, mulai dipertanyakan sejumlah pihak?. Salah satunya datang dari tokoh pemuda Sulut, Melky Pangemanan, kepada beritamanado dirinya menegaskan menolak manifesto tersebut.
” Biarlah hal yang berkaitan dengan kepercayaan seseorang menjadi tanggung jawab setiap warga negara, seharusnya Gerindra tetap menjunjung tinggi UUD’45 Pasal 2 ayat 2. Negara seharusnya tegas dalam menangani kasus-kasus terkait kebebasan beragama, mendirikan tempat ibadah dan kebebasan dalam beragama. Karena saat ini Negara jelas kurang memperhatikan aspek kebebasan beragama,” ujar Pangemanan.
Dirinya juga mendukung langkah Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) yang menentang Manifesto tersebut. Di kesempatan berbeda, tokoh GMIM Sulut, Pdt Nico Gara senada dikatakannya, Negara tak perlu mengatur Agama, karena kemurnian Agama ditafsirkan berbeda oleh setiap warga Negara.
“Kalau ada ketakutan penyimpangan akan suatu ajaran agama, maka itu dengan sendirinya akan direspon oleh warga dengan cara tak mengindahkan ajaran tersebut. Jadi saya rasa tak perlu melibatkan Negara dalam hal tersebut,” ujar Gara kepada beritamanado. (risat)
