?
Jakarta – Langkah politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga akan menggelar konvensi dalam rangka mengusung Calon Presiden (Capres) atau Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendapat apresiasi positif dari Mahfud MD.
“Hanya saja, saya belum berpikir soal ikut atau tak ikut konvensi itu. Karena saya masih menganalisis dan menghitung peluang secara komprehensif,” ungkapnya, dalam release yang dikirimkan ke email redaksi beritamanado.
“Perlu saya analisa terlebih dulu, apakah saya perlu ikut atau tidak. Karena, ikut (konvensi) tanpa mengkalkulasi dulu itu bisa konyol,” tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Bagi Mahfud, konvensi yang digagas PPP dan primary election Partai Demokrat sejatinya memiliki arti yang sama, yakni membuka peluang calon alternatif (diluar kader parpol) untuk diusung sebagai Capres atau Cawapres.
“Bedanya, Primary Election (PD) menyaring kandidat presiden dengan menggunakan pendapat publik, sehingga parpol hanya menjadi penyeleksi dengan menentukan syarat-syarat calon dan menyelenggarakan penentuan pendapat publik itu,” terangnya.
Sementara, lanjut Mahfud, dalam konvensi bisa dilakukan dengan pemilihan yang dilakukan internal pengurus parpol secara bertingkat untuk kemudian diseleksi ditingkat nasional dengan menghitung dukungan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) terhadap masing-masing kandidat.
“Jadi, didalam konvensi yang memberi suara adalah DPW dan DPC-DPC, sedangkan di dalam primary election yang menentukan adalah publik,” ujarnya.
Maka, secara teknis konvensi masih rawan terjadinya money politics, karena suara wilayah maupun cabang berpotensi ditransaksikan (dijual,Red). Sebab, DPW dan DPC memiliki peran yang sangat menentukan dalam seleksi calon dalam konvensi tersebut.
“Misalnya dalam suatu Rakornas, suara wilayah atau cabang itu lebih mudah dibeli agar Cabang dan Wilayah menyebut nama tertentu dengan harga 100 juta,” urai Mahfud. (Oke)
