MANADO – Belum lama ini, Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulut menerima kunjungan dari DPRD Kalimantan Selatan untuk melakukan tukar pendapat dan sharing terkait cara kerja tata beracara yang ada di BK DPRD Sulut. “Kami saling bertukar pendapat dan sharing terkait Badan Kehormatan,”ujar Ketua BK, Paul Tirayoh.
Dirinya mengatakan dalam pelaksanaan BK DPRD Sulut lebih mengutamakan pendekatan dengan istilah mencegah dari pada melakukan proses laporan ke BK. “Memang ada aturan yang saya piker sama. Tapi untuk BK DPRD Sulut lebih mengutamakan pendekatan saling mengingatkan atau mencegah. Kalau ada yang salah, atau lalai, BK saling mengingatkan,” sambungnya.
Lanjut diungkapkan legislator dari PDS, hingga saat ini belum ada laporan dan belum ada yang BK proses terkait pelanggaran ataupun kesalahan dari anggota DPRD.
Kalau soal kehadiran, Tirayoh menegaskan tidak ada kewajiban bagi anggota DPRD untuk masuk kantor. “Kami bukan PNS. Tidak ada kewajiban hadir dikantor, tapi anggota DPRD wajib menghadiri rapat-rapat baik itu paripurna, rapat komisi, pansus dan rapat lainnya. Kalau sudah enam kali berturut-turut tidak hadir rapat bisa dikenai sanksi berupa pemecatan,” pungkas Tirayoh. (is)
