BITUNG—Kendati hampir setiap tahunnya Pemkot Bitung mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembanguan sejumlah infrastruktur di Pulau Lembeh, namun tetap saja hasilnya belum maksimal. Buktinya, salah satu infrastruktur yang setiap tahunnya dianggarkan adalah kelanjutan pembangunan jalan lingkar Lembeh yang tak juga kunjung selesai pengerjaannya.
Dan dalam APBD 2012 nanti, kembali Pemkot Bitung mengalokasikan anggaran sebesar Rp30 miliar khusus untuk pembangunan infrastruktur Pulua Lembeh, termasuk kelanjutan jalan lingkar lembeh serta drainase. Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bitung dalam rangka pembicaraan tingkat II atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kota Bitung Tahun Anggaran 2012, Sabtu (5/11) lalu.
“Saya sebagai anggota DPRD dari Dapil III mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena telah mengalokasikan dana dari APBD 2012 sebesar Rp30 Miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan drainase di Pulau Lembeh,” kata salah satu anggota DPRD Kota Bitung, Victor Tatanude menanggapi alokasi-alokasi anggaran APBD 2012.
Dalam paripurna tersebut, seluruh fraksi yang terdiri dari fraksi PKPI, PDIP, Golkar, Amanat Nurani Reformasi, PIR menerima dan menyetujui Ranperda APBD 2012 untuk ditetapkan menjadi Perda Kota Bitung tentang APBD TA 2012. Dimana dalam laporan gabungan komisi yang dibacakan anggota DPRD, Netty Worotikan terungkap APBD Kota Bitung untuk TA 2012 terdiri dari, Pendapatan Rp532.787.627.059,- yang terbagi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp24.050.000.000,-, Dana Perimbangan Rp434.809.849.000,-, Pendapatan lain-lain yang sah Rp73.927.778.059,-.
“Belanja sebesar Rp538.037.627.059,-, terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp307.008.113.809, Belanja Langsung Rp231.029.513.250, dengan defisit Rp5.250.000.000,-,” kata Worontikan.
Sedangkan untuk pembiayaan menurutnya, terdiri dari, Penerimaan pembiayaan daerah Rp8.120.000.000,- dan Pengeluaran pembiayaan daerah Rp2.870.000.000,-.
Sementara itu, Walikota, Hanny Sondakh dalam pendapat akhirnya mengatakan bahwa pembangunan daerah dewasa ini mengalami suatu perubahan besar, terutama dikaitkan dengan implementasi otonomi daerah yang pembiayaan pembangunannya menjadi urusan rumah tangganya sendiri. “Sehingga sangat membutuhkan perhatian yang serius dan penuh rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan,” katanya.
Optimalisasi pemanfaatan sumber daya sangat membutuhkan kerjasama yang saling menguntungkan antara pemerintah dengan swasta maupun antar pemerintah daerah dalam rangka peningkatan percepatan pembangunan ekonomi. “Serta menjadi harapan bersama, bahwa APBD tahun anggaran 2012 ini akan lebih menggairahkan kinerja pemerintah, mempercepat proses pembangunan serta makin menjangkau kepentingan masyarakat,” ujar Sondakh.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD, Santy Gerald Luntungan, didampingi Wakil Ketua, Maurits Mantiri. Hadir juga Wakil Walikota, Max Lomban, Sekot Edison Humiang, FKPD Kota Bitung dan jajaran pejabat Pemkot Bitung.(en)
BITUNG—Kendati hampir setiap tahunnya Pemkot Bitung mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembanguan sejumlah infrastruktur di Pulau Lembeh, namun tetap saja hasilnya belum maksimal. Buktinya, salah satu infrastruktur yang setiap tahunnya dianggarkan adalah kelanjutan pembangunan jalan lingkar Lembeh yang tak juga kunjung selesai pengerjaannya.
Dan dalam APBD 2012 nanti, kembali Pemkot Bitung mengalokasikan anggaran sebesar Rp30 miliar khusus untuk pembangunan infrastruktur Pulua Lembeh, termasuk kelanjutan jalan lingkar lembeh serta drainase. Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bitung dalam rangka pembicaraan tingkat II atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kota Bitung Tahun Anggaran 2012, Sabtu (5/11) lalu.
“Saya sebagai anggota DPRD dari Dapil III mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena telah mengalokasikan dana dari APBD 2012 sebesar Rp30 Miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan drainase di Pulau Lembeh,” kata salah satu anggota DPRD Kota Bitung, Victor Tatanude menanggapi alokasi-alokasi anggaran APBD 2012.
Dalam paripurna tersebut, seluruh fraksi yang terdiri dari fraksi PKPI, PDIP, Golkar, Amanat Nurani Reformasi, PIR menerima dan menyetujui Ranperda APBD 2012 untuk ditetapkan menjadi Perda Kota Bitung tentang APBD TA 2012. Dimana dalam laporan gabungan komisi yang dibacakan anggota DPRD, Netty Worotikan terungkap APBD Kota Bitung untuk TA 2012 terdiri dari, Pendapatan Rp532.787.627.059,- yang terbagi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp24.050.000.000,-, Dana Perimbangan Rp434.809.849.000,-, Pendapatan lain-lain yang sah Rp73.927.778.059,-.
“Belanja sebesar Rp538.037.627.059,-, terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp307.008.113.809, Belanja Langsung Rp231.029.513.250, dengan defisit Rp5.250.000.000,-,” kata Worontikan.
Sedangkan untuk pembiayaan menurutnya, terdiri dari, Penerimaan pembiayaan daerah Rp8.120.000.000,- dan Pengeluaran pembiayaan daerah Rp2.870.000.000,-.
Sementara itu, Walikota, Hanny Sondakh dalam pendapat akhirnya mengatakan bahwa pembangunan daerah dewasa ini mengalami suatu perubahan besar, terutama dikaitkan dengan implementasi otonomi daerah yang pembiayaan pembangunannya menjadi urusan rumah tangganya sendiri. “Sehingga sangat membutuhkan perhatian yang serius dan penuh rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan,” katanya.
Optimalisasi pemanfaatan sumber daya sangat membutuhkan kerjasama yang saling menguntungkan antara pemerintah dengan swasta maupun antar pemerintah daerah dalam rangka peningkatan percepatan pembangunan ekonomi. “Serta menjadi harapan bersama, bahwa APBD tahun anggaran 2012 ini akan lebih menggairahkan kinerja pemerintah, mempercepat proses pembangunan serta makin menjangkau kepentingan masyarakat,” ujar Sondakh.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD, Santy Gerald Luntungan, didampingi Wakil Ketua, Maurits Mantiri. Hadir juga Wakil Walikota, Max Lomban, Sekot Edison Humiang, FKPD Kota Bitung dan jajaran pejabat Pemkot Bitung.(en)