MANADO – Pertamina menilai tambahan kuota yang sedang dibahas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk diusulkan kepada pemerintah pusat tidak akan efektif jika pengecer dan penimbun bahan bakar minyak bersubsidi tidak ditertibkan.
“Kami menemukan di salah satu SPBU di Politeknik, ada sepeda motor mengisi 33 liter, kendaraan seperti ini harus ditertibkan oleh pemerintah karena sudah tidak wajar,” kata Sales Representative Pertamina Manado, Kristanto Timotius pada Rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Kantor Gubernur Sulut.
Kristanto mengatakan, aksi penimbunan dan pembelian BBM bersubsidi oleh pengecer yang tidak wajar tersebut mempercepat kekosongan SPBU sehingga masyarakat panik.
“Semakin banyak kendaraan menggunakan tangki modifikasi sehingga dapat mengisi BBM jauh lebih banyak dari ukuran aslinya,” katanya.
Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya angkutan dan truk proyek baik swasta maupun pemerintah yang menyedot BBM bersubsidi bekerja sama dengan oknum pengelolah SPBU.
Ia mengatakan, Pertamina tidak mungkin menindak warga yang memborong atau menimbun BBM bersubsidi, karena itu pihaknya meminta aparat terkait untuk mengambil tindakan tegas. (abm)
