
Editor: Sri Surya
Keterbukaan informasi publik tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyampaian informasi kepada masyarakat.
Jika dikelola secara terbuka, mudah dipahami, dan mampu merespons kebutuhan publik, komunikasi pemerintah dapat menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Hal tersebut menjadi salah satu poin yang mengemuka dalam workshop kolaborasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (DKIPS) Provinsi Sulawesi Utara.
Kegiatan bertajuk “Pemanfaatan Layanan Komunikasi Publik untuk Pencegahan Korupsi di Pemerintahan Daerah” itu digelar melalui Workshop Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan/Stakeholders di Kantor DKIPS Sulawesi Utara, Manado, Rabu (19/8/2026).
Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak, mengatakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik secara strategis dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
Menurutnya, komunikasi publik juga memiliki peran dalam memperkuat keterbukaan informasi sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Komunikasi publik bukan sekadar menyampaikan informasi mengenai apa yang sudah dikerjakan pemerintah. Jika dikelola secara optimal, komunikasi publik dapat menjadi instrumen penting dalam membangun budaya antikorupsi, memperluas edukasi publik, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi,” ujar Yuyuk.
Ia menjelaskan, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Kehadiran berbagai kanal digital membuat masyarakat semakin mudah memperoleh informasi sekaligus memantau kinerja pemerintah.
Karena itu, menurut Yuyuk, media sosial maupun website resmi pemerintah harus dikelola dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, bukan hanya menjadi etalase kegiatan dan capaian pemerintah.
“Pesan antikorupsi akan lebih kuat ketika tidak berjalan sendiri. KPK ingin membangun jejaring bersama pemerintah daerah, khususnya Provinsi Sulawesi Utara, dan para pengelola komunikasi publik agar informasi mengenai integritas, transparansi, pelayanan, dan pencegahan korupsi dapat dikomunikasikan secara konsisten serta relevan dengan kondisi di masing-masing daerah,” tuturnya.
Yuyuk menambahkan, penguatan komunikasi publik juga harus berjalan seiring dengan penerapan nilai-nilai antikorupsi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari melalui JUMAT BERSEPEDA KK, yakni jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.
“Kami berharap workshop ini tidak berhenti pada berbagi pengetahuan, tetapi dapat menghasilkan gagasan dan langkah konkret yang dapat diterapkan dalam pengelolaan komunikasi publik di daerah,” tegasnya.
Tantangan Komunikasi Publik di Era Digital
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gailang, menilai tantangan komunikasi publik di tengah perkembangan teknologi digital tidak lagi sebatas bagaimana pemerintah menyampaikan informasi.
Lebih dari itu, pemerintah dituntut memastikan informasi yang disampaikan relevan, mudah dimengerti, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Di era digital, tantangan komunikasi publik semakin kompleks dengan berkembangnya berbagai kanal informasi, terutama media sosial dan media daring. Namun, perkembangan tersebut juga dapat menjadi kekuatan bagi pemerintah untuk memperluas jangkauan informasi,” jelas Tahlis.
Ia mengatakan, kondisi tersebut membuat pengelola komunikasi publik perlu terus meningkatkan kemampuan dalam menyajikan informasi dengan bahasa yang sederhana, menarik, dan dekat dengan kehidupan masyarakat.
Keterbukaan informasi dan kemampuan menyesuaikan pesan dengan karakter audiens menjadi faktor penting agar informasi pemerintah tidak hanya sampai kepada masyarakat, tetapi juga dapat dipahami dan dipercaya.
“Pesan pemerintah harus dikemas dengan bahasa yang sederhana dan sesuai dengan audiensnya. Jangan sampai informasi sudah disampaikan, tetapi terlalu teknis sehingga sulit dipahami atau tidak menarik bagi masyarakat. Karena itu, kemampuan membingkai pesan, membangun narasi, dan memilih kanal komunikasi yang tepat menjadi penting untuk memastikan informasi pemerintah benar-benar diterima masyarakat,” ujar Tahlis.
Ia berharap workshop tersebut dapat memperkuat kapasitas pengelola komunikasi publik di Sulawesi Utara sehingga mampu menghasilkan pesan yang lebih efektif dan sesuai dengan karakter masyarakat di masing-masing kabupaten/kota.
KPK dan DKIPS Sulut Perkuat Jejaring Antikorupsi
Workshop tersebut menghadirkan sejumlah narasumber untuk memperluas wawasan peserta mengenai komunikasi publik dan upaya membangun integritas di daerah.
Selain Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi, Ferry Daud Liando, turut memberikan materi mengenai komunikasi publik yang partisipatif dan memiliki dampak terhadap penguatan integritas daerah.
Peserta juga mendapatkan kesempatan untuk mengevaluasi dan membedah konten media sosial pemerintah bersama Kepala Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Biro Humas KPK, Chrystelina GS.
Materi tersebut mencakup penyusunan pesan publik yang sederhana, menarik, dan mudah dipahami.
Peserta juga mendapatkan penguatan mengenai storytelling serta pembuatan konten kreatif yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan nilai-nilai integritas.
Sebagai bagian dari tindak lanjut kerja sama, KPK dan DKIPS Provinsi Sulawesi Utara menandatangani Komitmen Bersama untuk memperkuat jejaring diseminasi, pertukaran informasi, serta kampanye antikorupsi di daerah.
Kolaborasi tersebut turut diwujudkan melalui produksi podcast dengan tema “Pemanfaatan Komunikasi Publik dan Kanal Digital untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan serta Mendukung Pencegahan Korupsi di Daerah”.
Melalui kegiatan tersebut, KPK dan DKIPS Sulawesi Utara mendorong pengelola komunikasi publik agar semakin aktif menyampaikan informasi yang mendukung transparansi sekaligus membantu masyarakat memahami layanan publik.
Workshop ini diikuti Kepala DKIPS Provinsi Sulawesi Utara, Zainudin Saleh Hilimi, bersama jajaran pengelola komunikasi publik dari pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.
Kegiatan tersebut menjadi forum untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengoptimalkan berbagai layanan komunikasi publik, mulai dari media sosial, website pemerintah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hingga kanal pengaduan masyarakat.
Berbagai kanal komunikasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi media penyebarluasan informasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat edukasi, pelayanan, transparansi, dan partisipasi publik sebagai bagian dari upaya bersama mencegah korupsi di daerah. (***)
