Manado, BeritaManado.com — Demi mewujudkan Sulawesi Utara (Sulut) yang bersih dari praktik korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Rabu (26/11/2025), menggelar pertemuan penting di Manado.
Bukan sekadar kunjungan biasa, KPK datang untuk mengadakan Rapat Koordinasi dan Supervisi bersama jajaran Pemerintah Daerah Sulut.
Bertempat di ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, dengan tegas menyampaikan fokus utama kedatangan mereka.
Ia ingin publik memahami bahwa perjuangan memberantas korupsi tidak melulu soal penindakan, sebab itu adalah ranah aparat hukum.
“Kami datang ke sini untuk bersama-sama membicarakan pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan dan pencegahan,” ujar Ibnu Basuki Widodo, usai menuntaskan Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peningkatan Integritas, pada Rabu (26/11/2025).
Lebih lanjut, ia menekankan pada konsep Trisula Pemberantasan Korupsi dari KPK yang terdiri dari tiga pilar krusial, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
Namun ditegaskannya, bukan hanya tiga pilar ini yang punya peran, dia juga menyoroti pentingnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.
Hal ini bahkan sudah tertuang jelas dalam UU Nomor 19 Tahun 2019.
“Undang-undang mengatur bahwa masyarakat harus berperan serta,” tegasnya.
Yang dimaksud ‘masyarakat’ di sini cakupannya sangat luas, mulai dari instansi, sektor swasta, para pimpinan dan pejabat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, hingga media massa.
“Melalui media, pesan tentang pentingnya pemberantasan tindak pidana korupsi sejak dini melalui jalur pendidikan bisa tersampaikan,” pungkasnya.
KPK percaya bahwa peran media dalam menyebarluaskan pendidikan antikorupsi akan sangat membantu dalam pembentukan mentalitas dan moralitas anti-korupsi yang kuat di tengah masyarakat.
Selain edukasi, pemberitaan mengenai penindakan terhadap tindak pidana korupsi juga diharapkan dapat menimbulkan efek jera yang nyata.
Sementara itu, dalam aspek pencegahan, KPK secara khusus berharap Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulut aktif mengeluarkan aturan-aturan yang bisa menutup celah terjadinya korupsi.
“Kami tentu berharap Sulawesi Utara bisa bebas dari korupsi,” ujarnya dengan penuh harap.
Ditegaskannya, suksesnya pemberantasan korupsi tak lepas dari suksesnya pendidikan dan pencegahan.
Sambutan Hangat dari Sulawesi Utara
Kehadiran KPK ini disambut baik oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Gubernur Yulius Selvanus, melalui sambutan yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Dr. Victor Mailangkay, menyebut kunjungan ini sebagai “energi positif”.
“Kehadiran KPK ini menjadi energi positif, penanda kuat sinergi pemerintah daerah. Ini adalah tindakan kolektif untuk kebaikan dan kemajuan bersama,” ungkap Wakil Gubernur.
Menurutnya, langkah ini sangat sejalan dengan visi misi Pemerintah Sulut.
Dalam membangun daerah, prioritas utama adalah menjadikan pencegahan dan pemberantasan KKN sebagai fondasi penentu seberapa merata pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.
(jenlywenur)
