MANADO – Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Utara yang anggarannya mencapai Rp 113 miliar, tidak luput dari pemantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Juru Bicara KPK Johan Budi kepada media, Sabtu (26/06) mengatakan, sebagai pelaksana pemilukada, KPU Propinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia termasuk Sulut, wajib mempertanggung-jawabkan dana pemilukada.
“Kami akan periksa usai pelantikan calon terpilih, apalagi Sulut masuk 10 besar dengan dana pemilukada terbesar di Indonesia, ini harus diseriusi,” ujar Johan Budi.
Beberapa warga yang dijumpai beritamanado, mendukung penuh langkah-langkah dari KPK dan BPK RI untuk memeriksa dana pemilukada. “Dana pemilukada rawan penyimpangan maka perlu diawasi secara ketat, jika terbukti ada penyimpangan harus ditindak tegas,” tutur Novi Limen, tokoh masyarakat Pakowa. (JRY)
