“Komisi Harap Jangan Proses Hukum”
MANADO – Komisi IV DPRD Sulut merespon cepat kasus diusirnya beberapa siswa SMKN-1 saat ujian kenaikan kelas Rabu (8/6) lalu berbuntut aksi demonstrasi siswa. Komisi IV menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak sekolah.
Hearing Jumat (10/8) siang, dipimpin ketua komisi Prof Jopie Paruntu didampingi anggota komisi Benny Rhamdani dan Veronica Ponto. Dari pihak sekolah hadir Kepsek Dra Olvin Tanos, siswa yang melakukan demo, komite, orang tua siswa dan dinas pendidikan provinsi dan kota.
Kronologi kejadian menurut penuturan Kepsek Olvin Tanos, tiga siswa kelas satu bernama Nurhayati Korompot, Anggreina Tintingon dan Wulandari Kaseger, dikeluarkan dari ruangan kelas oleh wakil kepsek Sumilat karena belum membayar uang sekolah.
“Akibatnya, mereka (siswa) melakukan aksi demonstrasi yang diprovokasi oleh beberapa guru. Kejadian itu tanpa sepengetahuan saya karena saat itu saya sedang tidak di sekolah,” ujar Kepsek Olvien sambil menambahkan kasus ini sudah ditangani pihak kepolisian.
Mendengar semua penjelasan pihak kepala sekolah dan murid, Benny Rhamdani meminta agar masalah ini diselesaikan secara musyawarah tanpa harus melibatkan polisi. Menurutnya, banyak hal yang perlu dibenahi di SMKN-1 semisal uang komite, dan pungutan-pungutan lain.
Ketua Komisi IV Prof Jopie Paruntu diakhir hearing menyimpulkan, masalah hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah dan mufakat, sambil meminta pihak dinas pendidikan melakukan mediasi diantara pihak yang bertikai.
“Diknas harus memanggil semua pihak dan selesaikan masalah dengan baik-baik, karena bicara pendidikan diutamakan kesantunan dan etikad baik,” tutur Paruntu.
Sementara Kabid Diknas Sulut, Visar Meloke berjanji akan menuntaskan permasalahan ini tanpa jalur hukum, memediasi memanggil semua pihak serta menginstruksikan pihak sekolah mengikutsertakan murid-murid yang melakukan demonstrasi pada ujian susulan. (jry)
