
Manado – Pernyataan oknum tokoh pemuda etnis Tionghoa yang mengatakan pemerintah berlaku diskriminatif dalam membantu korban banjir bandang di Manado dari etnis Tionghua, mulai menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Menyikapi hal ini, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Raski Mokodompit kepada beritamanado menyayangkan pernyataan oknum Tionghoa tersebut.
“Pernyataanya dapat memicu konflik di Manado, bahaya bila tidak diluruskan. Saat ini pemerintah berupaya meringankan beban daripada seluruh korban banjir tanpa membeda-bedakan RAS, Suku dan Agama. Memang beragam tanggapan dari masyarakat terutama korban banjir dikarenakan terbatasnya kemampuan pemerintah yang disebabkan beberapa faktor, seperti sejumlah kantor pemerintah terendam banjir dan PNS yang mengurusi bantuan tapi mereka juga korban banjir,” ujar Raski semalam.
Dilanjutkan Sekretarsi Fraksi Partai Golkar DPRD Sulut ini, Baik Pemerintah Kota, Provinsi dan pusat sedang berupaya untuk membantu korban banjir. Mulai dari bantuan makanan, pembersihan sampah akan banjir. “Bahkan informasi terakhir RSUD Ratumbuysang, sudah menyiapkan dokter yang akan menangani masalah psikologi/kejiwaan para korban banjir. Jadi tidak benar kalau pemerintah diskriminasi,” tandasnya. (risat)
