Bitung – Kapal Motor (KM) Tude yang diduga dimonopoli salah satu kontraktor untuk mengakut material ke Pulau Lembeh ditanggapi serius Berty Lumempouw pemerhati pemerintahan Kota Bitung.
Lumempouw menilai, tindakan tersebut menyalahi peruntukan KM Tude yang dihibakan Kementerian Perhubungan untuk membantu masyarakat Pulau Lembeh. Apalagi jika kapal fery tersebut digunakan salah satu kontraktor yang kebetulan dekat dengan salah satu penguasa di Kota Bitung.
“Itu sudah melanggar dan harus ditidak. Karena setahu saya, hingga kini KM Tude masih mendapat anggaran operasional dari Kementerian Perhubungan dengan harapan membantu trasportasi masyarakat Pulau Lembeh untuk mengakut hasil panen dan aneka kebutuhan lainnya,” katanya, Kamis (21/11).
Jika sampai itu terjadi kata dia, aparat penegak hokum harus segera bertindak. “Jangan sampai KM Tude hanya diperuntukan kepada kontraktor yang dekat dengan penguasa sehingga tidak ada kontribusi sama skali ke kas daerah,” katanya.
Ia juga menyatakan akan menyurat soal dugaan KM Tude disalahguakan ke DPR RI dan Kementerian Perhubungan. Karena menurutnya, tidakan tersebut sudah menyalahi aturan dan hanya menguntungkan oknum kontraktor yang begitu leluasa menggunakan KM Tude untuk proyek yang dikerjakan.
“Saya harap penegak hukum memeriksa laporan keuangan PD Bangun Bitung, khususnya pemasukan KM Tude,” katanya.
Dirut PD Bangun Bitung, Jhon Palenewen membantah soal dugaan KM Tude hanya digunakan untuk mengangkut material milik salah satu kontraktor. Dimana menurut Palenewen, informasi tersebut tidak benar sama sekali.(abinenobm)
Bitung – Kapal Motor (KM) Tude yang diduga dimonopoli salah satu kontraktor untuk mengakut material ke Pulau Lembeh ditanggapi serius Berty Lumempouw pemerhati pemerintahan Kota Bitung.
Lumempouw menilai, tindakan tersebut menyalahi peruntukan KM Tude yang dihibakan Kementerian Perhubungan untuk membantu masyarakat Pulau Lembeh. Apalagi jika kapal fery tersebut digunakan salah satu kontraktor yang kebetulan dekat dengan salah satu penguasa di Kota Bitung.
“Itu sudah melanggar dan harus ditidak. Karena setahu saya, hingga kini KM Tude masih mendapat anggaran operasional dari Kementerian Perhubungan dengan harapan membantu trasportasi masyarakat Pulau Lembeh untuk mengakut hasil panen dan aneka kebutuhan lainnya,” katanya, Kamis (21/11).
Jika sampai itu terjadi kata dia, aparat penegak hokum harus segera bertindak. “Jangan sampai KM Tude hanya diperuntukan kepada kontraktor yang dekat dengan penguasa sehingga tidak ada kontribusi sama skali ke kas daerah,” katanya.
Ia juga menyatakan akan menyurat soal dugaan KM Tude disalahguakan ke DPR RI dan Kementerian Perhubungan. Karena menurutnya, tidakan tersebut sudah menyalahi aturan dan hanya menguntungkan oknum kontraktor yang begitu leluasa menggunakan KM Tude untuk proyek yang dikerjakan.
“Saya harap penegak hukum memeriksa laporan keuangan PD Bangun Bitung, khususnya pemasukan KM Tude,” katanya.
Dirut PD Bangun Bitung, Jhon Palenewen membantah soal dugaan KM Tude hanya digunakan untuk mengangkut material milik salah satu kontraktor. Dimana menurut Palenewen, informasi tersebut tidak benar sama sekali.(abinenobm)