Manado, BeritaManado.com — Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Inggried J.N.N Sondakh meminta Pertamina untuk melakukan perbaikan sistem yang cukup ‘radikal’, guna memberantas aktor intelektual penyebab kelangkaan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar di Sulut.
Menurut Inggried, antrian BBM jenis Solar terasa sekali di setiap SPBU di Sulut.
“Poinnya, kita sama-sama tahu, hanya saja orangnya siapa, cara beroperasinya seperti apa, mungkin sulit untuk mengungkapkan,” ungkap Inggried Senin, (16/12/2024) pada rapat dengar pendapat Komisi II bersama PT Pertamina.
Menyikapi hal itu, Inggried meminta Pertamina agar melakukan perbaikan sistem guna meminimalisir antrian BBM jenis Solar akibat adanya aktor intelektual tersebut.
Disamping itu Novan sebagai perwakilan PT Pertamina mejelaskan bahwa kunci permasalah Solar ada pada Disparitas harga antara Solar Subsidi dan Solar non subsidi.
“Solar subsidi saat ini harganya Rp 6.800 per liter, sedangkan Solar industri kurang lebih sekitar Rp 17.00, jadi ada selisih sekitar Rp 10.000 di mana, Rp 10.000 ini digunakan oknum-oknum tertentu untuk spekulasi dan lain-lain,”
Pertamina pun mengaku fokus terkait dengan penyaluran subsidi Solar tepat sasaran sebagai langkah kongkrit dari Pertamina.
“Sejak tahun 2022 Pertamina telah mencanangkan subsidi tepat untuk Solar di mana konsumen bio solar harus menggunakan qr cod lan transaksi di mana, itu pun sudah dibagi dengan melakukan pembatasan penyaluran Solar menurut kriteria kendaraan dan jika qr vod tersebut disalah gunakan, kami ada sistem pemblokiran nomor polisi (nopol) kendaraan. Sebagai informasi per bulan Desember ini ada sekitar 1.800 nopol kendaraan yang sudah terblok,” terang Novan.
Sayangnya, terdapat celah pada sistem tersebut pun, bahkan kendaraan pribadi pimpinan DPRD menjadi korban pemblokiran meski tidak pernah melakukan pengisian BBM secara berulang.
Tentu hal itu menjadi perhatian Pertamina agar lebih selektif lagi dan melakukan perbaikan pada sistem yang diterapkan.
(Erdysep Dirangga)
