Manado, BeritaManado.com – Perusahaan Daerah (PD) Manado selalu menjadi polemik.
Kinerja jajaran pengurus dari masa ke masa dinilai belum memuaskan bahkan berujung ke persoalan hukum, karena diduga terjadi kerugian negara.
Pengamat Sosial Mahyudin Damis angkat bicara terkait masalah yang terus menghinggapi PD Pasar Manado.
Antropolog Universitas Sam Ratulangi Manado ini menyarankan PD Pasar dikembali menjadi dinas.
Menurutnya Mahyudin Damis, langkah itu menjadi awal tepat untuk membenahi pengelolaan pasar di ibukota Provinsi Sulut.
“Sebaiknya pemerintah yang mengelola. Setidaknya bisa lebih baik dari sekarang,” terang Mahyudin Damis.
Menurutnya, jika dikembalikan menjadi Dinas Pasar, efisiensi anggaran juga bisa tercapai.
Sebab kata Mahyudin, anggaran untuk menggaji jajaran direksi dan staf lainnya bisa diminimalisasi.
“Kalau yang mengelola ASN, mereka sudah digaji negara. Jadi lebih hemat. Pengelolaan keuangan bisa tertata bahkan bertambah,” ujarnya.
Selain itu, pengolaan pasar dalam lingkup SKPD memberikan kewenangan besar bagi legislatif melakukan pengawasan.
“DPRD bisa lebih tajam melakukan kontrol. Karena bagaimanapun pasar adalah ruang publik,” tegas Mahyudin.
Mahyudin juga berpendapat jika kembali menjadi Dinas Pasar, semakin memudahkan publik melihat kepiawaian kepala daerah mengurus pasar.
“Jangan main-main dengan pasar. Setiap hari ada ribuan masyarakat di dalamnya. Kalau pengelolaan bagus, pasti berimplikasi kepada kepala daerah dan partainya. Namun jika mengecewakan, juga berpengaruh negatif,” jelasnya.
Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni (IKA) SMP Muhammadiyah 1 Manado ini kurang sependapat jika pengelolaan pasar dilakukan setara BUMD karena bisa dengan mudah bercampur dengan kepentingan tertentu.
“Apalagi kalau sudah terpapar dengan politik, itu susah,” tandasnya.
(Alfrits Semen)