MANADO – Beberapa pengembang belum menyerahkan lahan 16 persen kepada Pemkot Manado seperti tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU).
Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado mensinyalir adanya penyimpangan dibalik belum diserahkannya lahan tersebut.
“Kalau ada penyimpangan kami akan proses secara hukum,” ujar Kepala Kejari Manado, Abdul Muni SH, kepada wartawan.
Lanjut Muni, pihak kejaksaan perlu mengamankan lahan 16 persen karena bagian dari aset negara yang harus diselamatkan.
Muni berharap agar pihak pengembang tidak mempersulit proses penyerahan lahan 16 persen karena sudah sesuai MoU.
“Silahkan pengembang menyerahkan lahan 16 persen sesuai kesepakatan, jika sudah bersentuhan dengan hukum maka prosesnya menjadi lain,” tegas Muni.
