MANADO – Permasalahan lahan 16 persen resmi ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado, melalui Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkot dan Kejari. MoU ditanda-tangani di aula Kejati Sulut disaksikan Kajati Arnold Angkouw SH.
“Sesuai kuasa yang diberikan, kami akan menangani lahan 16 persen,” ucap Kajari Manado, Abdul Muni.
Sementara Penjabat Walikota Drs Robby Mamuaja mengatakan, sudah sekian lama lahan 16 persen belum dapat dikuasai Pemkot, padahal lahan reklamasi telah digunakan pengembang membangun hotel, restoran, ruko dan bangunan lainnya.
“Mestinya mereka (pengembang) juga memberikan pajak 10 persen dari keuntungan usaha, tapi nyatanya tidak,” tegas Mamuaja.
Kajati Sulut, Arnold Angkouw SH mengatakan, penanganan lahan 16 persen oleh pihak Kejari agar lahan reklamasi memiliki kepastian hukum.
“Semua harus ada kepastian hukum,” ujar Angkouw.
