Manado – Data anak terlantar di Sulawesi Utara semakin menunjukan angka yang spektakuler, betapa tidak saat ini sesuai dengan data anak penyandang masalah kesejahteraan sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sulawesi Utara tahun 2011 mencapai 222.400 orang. Hal itu juga sempat membuat Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil sempat kaget saat diwawancarai para wartawan.
“Wah data dari mana itu, apa itu anak di Provinsi so terlantar semua itu, penduduk torang saja 22 juta, itu 10 persen dari penduduk, itu musti lihat bae-bae dulu data bagitu,” kata Kansil kaget.
Ia menjelaskan berapapun jumlahnya yang pasti itu perlu penanganan, jadi SKPD yang berhubungan langsung dengan masalah itu misalnya Dinas Sosial. Menurutnya, hal itu harus mencontoh ke Kota Bitung dimana untuk anak terlantar ditangani juga oleh Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan.
Menurut Kansil, hal itu dapat diatasi dengan cara kolaborasi atau bersama-sama tidak berdiri sendiri. Ia juga mengingatkan supaya anggaran untuk mengatasi anak terlantar jangan tumpang tindih.
“Misalnya dipendidikan dia ajar anak-anak pergi ke sekolah, misalnya di Dinas Sosial ada pendidikan keterampilan yang diajar disana sehingga anak-anak ini disamping sekolah ada juga keterampilan yang diperoleh, tetapi yang paling penting itu adalah dorang (anak-anak) boleh sekolah, boleh menikmati pendidikan dan pekerjaan-pekerjaan yang layak tentunya. Tetapi kalau anak-anak yang masih dibawah usia kerja tentu torang musti kase sekolah pa dorang nimbole kerja tidak sesuai dengan dorang pe kemampuan,” tegas Kansil. (jrp)
Manado – Data anak terlantar di Sulawesi Utara semakin menunjukan angka yang spektakuler, betapa tidak saat ini sesuai dengan data anak penyandang masalah kesejahteraan sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sulawesi Utara tahun 2011 mencapai 222.400 orang. Hal itu juga sempat membuat Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil sempat kaget saat diwawancarai para wartawan.
“Wah data dari mana itu, apa itu anak di Provinsi so terlantar semua itu, penduduk torang saja 22 juta, itu 10 persen dari penduduk, itu musti lihat bae-bae dulu data bagitu,” kata Kansil kaget.
Ia menjelaskan berapapun jumlahnya yang pasti itu perlu penanganan, jadi SKPD yang berhubungan langsung dengan masalah itu misalnya Dinas Sosial. Menurutnya, hal itu harus mencontoh ke Kota Bitung dimana untuk anak terlantar ditangani juga oleh Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan.
Menurut Kansil, hal itu dapat diatasi dengan cara kolaborasi atau bersama-sama tidak berdiri sendiri. Ia juga mengingatkan supaya anggaran untuk mengatasi anak terlantar jangan tumpang tindih.
“Misalnya dipendidikan dia ajar anak-anak pergi ke sekolah, misalnya di Dinas Sosial ada pendidikan keterampilan yang diajar disana sehingga anak-anak ini disamping sekolah ada juga keterampilan yang diperoleh, tetapi yang paling penting itu adalah dorang (anak-anak) boleh sekolah, boleh menikmati pendidikan dan pekerjaan-pekerjaan yang layak tentunya. Tetapi kalau anak-anak yang masih dibawah usia kerja tentu torang musti kase sekolah pa dorang nimbole kerja tidak sesuai dengan dorang pe kemampuan,” tegas Kansil. (jrp)