Minahasa Selatan – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Kabupaten Minahasa Selatan, Tusrianto Rumengan, akhirnya angkat bicara terkait pengadaan kendaraan dinas yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Ia menegaskan bahwa pengadaan tersebut sudah sesuai dengan aturan dan merupakan kebutuhan mendesak di lingkungan pemerintah daerah.
“Pengadaan ini bukan untuk foya-foya, melainkan untuk menggantikan kendaraan dinas yang sudah tidak layak pakai,” jelas Rumengan. Ia merinci bahwa mobil dinas baru ini dialokasikan untuk Wakil Bupati, Ketua TP PKK, dan Sekretaris TP PKK.
Lebih lanjut, Rumengan menjelaskan bahwa kendaraan dinas Wakil Bupati yang lama kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Sementara itu, mobil dinas lama Ketua dan Sekretaris TP PKK kini dipakai oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda, yang kendaraan lamanya juga sudah rusak.
Soal anggaran, Rumengan meluruskan informasi yang beredar. Ia menyebut anggaran awal yang tertata sebesar Rp 3,6 miliar telah dipangkas melalui efisiensi. “Setelah dilakukan efisiensi, anggarannya menjadi Rp 2,8 miliar, dengan realisasi akhir hanya Rp 2,007 miliar,” ungkapnya.
Rumengan juga menambahkan bahwa pengadaan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD. “Bahkan sampai saat ini masih ada pejabat seperti Asisten Administrasi Umum, para Kepala Bagian Setda, dan beberapa Kepala Perangkat Daerah yang belum memiliki kendaraan dinas,” pungkasnya, menunjukkan bahwa pengadaan ini memang didasarkan pada skala prioritas dan kebutuhan nyata.
