Berita Utama

Joune Ganda Tegaskan Aspirasi Rakyat Tak Boleh Berhenti di Laporan

Joune Ganda Tegaskan Aspirasi Rakyat Tak Boleh Berhenti di Laporan
Joune Ganda di Sidang Paripurna DPRD Minahasa Utara, Senin (7/9/2026). Foto: Ist

Penulis: Alfrits Semen

Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, menegaskan hasil reses anggota DPRD tidak boleh berhenti sebagai laporan administratif.

Aspirasi yang diserap langsung dari masyarakat harus dikawal hingga masuk ke dalam kebijakan, program pembangunan, dan akhirnya memberikan manfaat nyata bagi warga.

Penegasan itu disampaikan Joune Ganda dalam Sidang Paripurna DPRD Minahasa Utara, Senin (7/9/2026), dengan agenda penyampaian laporan hasil kegiatan reses Masa Persidangan III Tahun Sidang II Tahun 2026, penutupan masa persidangan tersebut, sekaligus pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang III Tahun 2026/2027.

Menurut Joune, reses memiliki posisi penting karena menjadi ruang bagi anggota DPRD untuk bertemu langsung dengan masyarakat, mendengar keluhan, mencatat kebutuhan, serta melihat persoalan yang dihadapi warga di masing-masing daerah pemilihan.

Karena itu, laporan hasil reses yang disampaikan dalam paripurna harus dipandang sebagai bahan penting dalam menentukan arah pembangunan daerah.

“Aspirasi harus kita kelola menjadi kebijakan, kebijakan harus kita wujudkan menjadi program, dan program harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Joune.

Namun, Joune juga mengingatkan bahwa tidak semua aspirasi dapat langsung direalisasikan.

Pemerintah daerah akan mempertimbangkannya berdasarkan skala prioritas, kemampuan keuangan daerah, kewenangan pemerintahan, aturan perundang-undangan, serta kesesuaian dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Joune menempatkan hubungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan DPRD sebagai bagian penting dalam menerjemahkan kebutuhan masyarakat ke dalam pembangunan.

Ia menegaskan pembangunan daerah tidak mungkin hanya dikerjakan oleh eksekutif.

DPRD dan pemerintah daerah memiliki fungsi serta kewenangan yang berbeda, tetapi keduanya memiliki tanggung jawab yang sama untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Karena itu, perbedaan fungsi antara eksekutif dan legislatif, menurut Joune, tidak boleh menjadi alasan untuk berjalan sendiri-sendiri.

Sebaliknya, perbedaan tersebut harus menjadi kekuatan untuk membangun pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan responsif terhadap kepentingan masyarakat.

“Bukan siapa yang paling menonjol, tetapi apa yang paling bermanfaat bagi rakyat,” ujarnya.

Memasuki Masa Persidangan I Tahun Sidang III Tahun 2026/2027, Joune meminta momentum tersebut digunakan memperkuat kerja bersama sekaligus mempercepat penyelesaian agenda pembangunan.

Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara akan terus menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan arah pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Utara, sembari memastikan program yang disusun tetap menjawab kebutuhan nyata masyarakat Minut.

Salah satu penekanan Joune adalah soal anggaran.

Menurutnya, setiap rupiah anggaran daerah harus mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Anggaran tidak boleh dipandang hanya sebagai angka dalam dokumen perencanaan, tetapi harus menjadi instrumen untuk menghadirkan kesejahteraan.

Karena itu, ia menilai sinergi dalam pembahasan perencanaan dan penganggaran menjadi penting agar program pembangunan benar-benar tepat sasaran, efektif, efisien dan memiliki dampak nyata.

Joune juga mengakui masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah bersama DPRD.

Kebutuhan masyarakat, perbaikan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat hingga berbagai tantangan pembangunan masih membutuhkan kerja bersama.

Di tengah situasi ekonomi, sosial dan lingkungan yang terus berubah, pemerintah juga dituntut semakin adaptif.

Joune menyebut sejumlah agenda yang perlu menjadi perhatian, antara lain menjaga stabilitas ekonomi daerah, mengendalikan inflasi, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membuka ruang investasi dan lapangan kerja, memperkuat UMKM serta ekonomi kerakyatan, dan memastikan pembangunan infrastruktur berjalan berkelanjutan.

Persoalan lingkungan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana juga menjadi perhatian.

Kondisi musim kemarau dinilai dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran permukiman sehingga membutuhkan kesiapsiagaan serta kolaborasi lintas sektor.

Dalam konteks pengawasan pemerintahan, Joune bahkan membuka ruang bagi DPRD untuk memberikan masukan, rekomendasi maupun kritik konstruktif.

Ia menilai kritik yang disampaikan dengan niat membangun justru dapat menjadi energi bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan.

Joune kembali menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media.

Semangat tersebut ia kaitkan dengan nilai Mapalus sebagai kekuatan sosial masyarakat Minahasa Utara.

LAspirasi yang diserap harus diterjemahkan menjadi kebijakan, kebijakan harus menghasilkan program, dan program harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Dari rakyat kita mendapatkan amanah. Untuk rakyat kita bekerja. Dan demi rakyat pula, kita harus terus bersinergi,” tandasnya.