
Penulis: Alfrits Semen
Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, menegaskan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemerintahan Desa menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang profesional, demokratis, transparan, dan akuntabel.
Penegasan itu disampaikan Joune Ganda saat memberikan sambutan di Rapat Paripurna DPRD Minahasa Utara dengan agenda Pembicaraan Tingkat II Ranperda Kabupaten Minahasa Utara tentang Pemerintahan Desa, Senin (3/8/2026).
Joune mengapresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Minahasa Utara, panitia khusus, komisi, fraksi-fraksi, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan hingga ranperda tersebut dapat diselesaikan.
“Berbagai masukan, pandangan, dan penyempurnaan yang diberikan menunjukkan komitmen bersama untuk menghadirkan produk hukum daerah yang berkualitas, implementatif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Joune.
Menurutnya, rapat paripurna tersebut bukan sekadar memenuhi tahapan pembentukan peraturan daerah, melainkan menjadi momentum penting memperkuat sistem pemerintahan desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan, desa merupakan fondasi pembangunan daerah sekaligus garda terdepan penyelenggaraan pemerintahan.
Karena itu, kemajuan Kabupaten Minahasa Utara sangat ditentukan oleh kualitas pemerintahan desa yang ada di dalamnya.
“Peraturan daerah ini hadir untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab perkembangan regulasi nasional dan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Joune menjelaskan, regulasi tersebut mengatur secara menyeluruh penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari struktur organisasi, tata kelola pemerintahan, mekanisme pemilihan Hukum Tua, hingga pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah.
Salah satu poin penting dalam perda tersebut adalah penegasan bahwa pemerintah desa terdiri atas Hukum Tua sebagai kepala pemerintahan desa dan perangkat desa sebagai unsur yang membantu penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan profesional.
Peraturan itu juga menetapkan masa jabatan Hukum Tua selama delapan tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak dua periode, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, sesuai ketentuan perundang-undangan. Ketentuan yang sama juga berlaku bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Menurut Joune, kepastian masa jabatan tersebut memberikan ruang bagi keberlanjutan pembangunan desa tanpa mengabaikan prinsip regenerasi kepemimpinan yang demokratis.
Dalam perda itu, lanjutnya, tugas Hukum Tua juga diperjelas, tidak hanya menjalankan pemerintahan desa, tetapi juga melaksanakan pembangunan, membina kehidupan kemasyarakatan, serta memberdayakan masyarakat.
“Hukum Tua memiliki tanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan desa, menetapkan peraturan desa, membina administrasi, menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan kepada masyarakat, hingga mengelola potensi desa secara berkelanjutan,” ujarnya.
Selain memperkuat kelembagaan desa, perda tersebut juga mengatur tata kelola kepegawaian di lingkungan pemerintah desa dengan menekankan prinsip profesionalisme, objektivitas, serta kepastian hukum dalam pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa.
Di bidang demokrasi desa, regulasi itu mengatur secara rinci mekanisme pemilihan Hukum Tua, baik melalui pemilihan serentak maupun pemilihan antarwaktu.
Seluruh tahapan pemilihan, mulai dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara hingga penetapan hasil, disusun untuk menjamin proses demokrasi yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Perda tersebut juga mengatur syarat bagi aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun anggota BPD yang ingin mencalonkan diri sebagai Hukum Tua.
Joune bilang, mereka diwajibkan memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang, sementara anggota BPD harus mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon guna menjaga netralitas dan integritas proses demokrasi.
Tak hanya itu, lanjut Joune, regulasi turut memberikan kepastian mekanisme pengisian jabatan apabila terjadi kekosongan Hukum Tua.
Dalam kondisi tertentu, penjabat Hukum Tua akan ditunjuk hingga pelaksanaan pemilihan antarwaktu melalui musyawarah desa.
Menutup sambutannya, Joune optimistis perda akan menjadi pijakan penting dalam membangun pemerintahan desa yang semakin kuat, profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Desa yang maju akan menjadi penggerak utama pembangunan daerah, memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi, serta menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Minahasa Utara yang semakin maju. Mari kita jadikan peraturan daerah ini sebagai instrumen untuk memperkuat pelayanan publik, mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan desa-desa yang mandiri, maju, dan sejahtera,” tandas Joune.
