Berita Utama

Joune Ganda: Kritik Perlu, Opini Sepihak Berbahaya

Joune Ganda: Kritik Perlu, Opini Sepihak Berbahaya
Joune Ganda memberikan keterangan kepada wartawan, Senin (3/8/2026). Foto: BeritaManado

Penulis: Alfrits Semen

Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara tidak pernah menutup diri terhadap kritik maupun masukan dari masyarakat, media, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Sebaliknya, kritik yang disampaikan secara objektif justru dinilai menjadi bagian penting dalam upaya membangun daerah.

Pernyataan itu disampaikan Joune Ganda saat memberikan penjelasan mengenai berbagai isu yang tengah diperjuangkan pemerintah daerah, baik melalui kapasitasnya sebagai Bupati Minahasa Utara maupun Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

“Saya sekali lagi, dari periode pertama sampai periode kedua, selalu saya sampaikan, kami tidak anti koreksi, tidak anti kritik. Silakan. Tetapi mari kita melihat persoalan secara utuh,” tegas Joune, Senin (3/8/2026).

Menurutnya, kritik yang disampaikan harus tetap berlandaskan fakta dan memenuhi prinsip keberimbangan.

Ia mengingatkan agar informasi yang beredar, terutama di media sosial maupun ruang publik, tidak hanya menampilkan satu sisi persoalan karena berpotensi membentuk opini yang keliru di tengah masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat yang tidak mendapatkan informasi secara lengkap justru dicekoki dengan informasi yang kurang benar atau penyampaiannya terlalu berlebihan dan tidak cover both sides. Itu akan membangun persepsi yang tidak baik,” ujarnya.

Joune menilai pembangunan daerah hanya dapat berjalan optimal apabila mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

Karena itu, ia mengajak media menjalankan fungsi kontrol secara profesional sekaligus menyajikan informasi yang berimbang.

“Kekuatan membangun daerah itu adalah kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Teman-teman media memiliki fungsi kontrol yang sangat penting, tetapi tentu dengan pemberitaan yang objektif dan berimbang,” katanya.

Selain media, Joune juga mengaku aktif melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk organisasi non-pemerintah (NGO) dan LSM, untuk melihat langsung berbagai program pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah.

Ia mencontohkan saat mendampingi kunjungan para duta besar negara-negara sahabat ke kawasan Likupang.

Dalam kesempatan itu, NGO turut diajak menyaksikan langsung kondisi di lapangan sehingga dapat menilai secara objektif berbagai program yang sedang dilaksanakan.

“Saya mengajak LSM untuk turun langsung melihat apa yang kami kerjakan. Jangan sampai hanya melihat dari luar atau sekadar mendengar opini. Lihat sendiri bagaimana kondisi sebenarnya,” tegasnya.

Joune juga menegaskan tuntutan terhadap peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Minahasa Utara merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas pelayanan publik.

Ia mengatakan, pemerintah daerah telah berupaya memenuhi hak-hak pegawai, termasuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang selama ini selalu dilakukan tepat waktu.

Karena itu, ia berharap seluruh perangkat daerah mampu memberikan kinerja terbaik.

“Kami memberikan yang terbaik kepada ASN, maka kami juga menuntut performa yang terbaik. Kalau ada yang dipindahkan atau diganti karena persoalan kinerja, itu semata-mata untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat terus meningkat,” jelasnya.

Joune berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, media, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat agar pembangunan di Minahasa Utara berjalan efektif dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami terbuka terhadap kritik. Yang terpenting, mari kita sama-sama membangun Minahasa Utara dengan informasi yang benar, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tandasnya