Jakarta, BeritaManado.com — Presiden Joko Widodo alias Jokowi diyakini tidak akan ikut campur dalam pembentukan menteri kabinet baru di bawah kepemimpinan Capres-Cawapres terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Melansir Suara.com jaringan BeritaManado.com, keyakinan itu disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia.
Dalam pandangannya, Jokowi dengan pengalaman memimpin Indonesia selama dua periode sangat memahami kewenangan presiden terpilih.
Khususnya dalam menentukan komposisi menteri yang nantinya akan membantu Presiden dalam kabinet pemerintah.
“Enggak. Itu kan hak prerogatif presiden terpilih,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2024).
“Pak Presiden Jokowi ini kan sudah 2 kali jadi presiden. Tahu mana hak prerogatif presiden terpilih, mana yang bukan,” tambah dia.
Bahlil sendiri tidak menampik peluang Jokowi menjadi penasihat khusus Prabowo dan menyebut hal itu bisa saja terjadi.
Sekalipun itu terjadi, kata dia, keputusan untuk menentukan komposisi menteri pada kabinet tetap menjadi hak prerogatif presiden terpilih.
“Ya semua kemungkinan itu kan bisa terjadi. Ya namanya kemungkinan semua terjadi selama dalam rangka konstitusional,” tandas Bahlil.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai peraih perolehan suara terbanyak pada Pemilu 2024.
Berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara nasional KPU, jumlah surat suara sah yang memilih Prabowo-Gibran sebesar 96.214.691.
Pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di posisi kedua dengan perolehan surat suara sah sebanyak 40.971.906.
Posisi terakhir ditempati pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan 27.040.878 surat suara sah.
(jenlywenur)