Manado — Rencana pembangunan rel kereta api yang menghubungkan enam provinsi di Pulau Sulawesi dipastikan segera terwujud, menyusul pertemuan para kepala daerah pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Sulawesi yang berlangsung di Grand Kawanua Convention Centre (GKCC) Manado.
Keenam provinsi itu yakni Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, sepakat untuk melaksanakan pembangunan rel KA mulai tahun 2013 mendatang.
”Pemprov Sulut sangat antusias untuk memulai pembangunan rel kereta api yang nantinya akan sangat membantu konektivitas antar provinsi di Sulawesi,” kata Staf Khusus Gubernur Sulut Bidang Investasi Jackson Kumaat (13/4) di Manado. Jacko mengatakan hal itu, usai melakukan pemantauan area lahan rel KA dan tol Manado-Bitung lewat udara dengan menggunakan helikopter.
Jacko mengaku optimis, pembangunan rel KA trans-Sulawesi dapat meningkatkan perekonomian daerah hingga 30 persen, karena faktor efisiensi dan kecepatan daya angkut barang. Tranportasi publik ini, kata dia, juga merupakan solusi mengatasi kemacetan lalu lintas di jalan raya.
”Penyediaan KA trans-Sulawesi ini merupakan langkah nyata Pemprov Sulut dalam memberikan kontribusi penghematan BBM,” kata dia.
Menurut Jacko, pembangunan rel kereta api trans-Sulawesi akan mempercepat pembangunan daerah tertinggal di 6 provinsi se-Sulawesi. Selain itu, sarana transportasi ini juga akan meningkatkan roda perekonomian daerah dan kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut ia mengatakan, sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) di Sulawesi dan khususnya di Sulut memiliki potensi potensi yang besar. ”Hal ini sejalan dengan Master Plan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI),” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Sulut SH Sarundajang meminta pemerintah pusat untuk memberikan dukungan dakam pembangunan infrastruktur, di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan KEK lainnya di Sulawesi. Kebijakan pemerintah pusat ini sangat dibutuhkan, dalam mendukung pembangunan pelabuhan internasional, peti kemas, dan pelabuhan lainnya. (*)
Manado — Rencana pembangunan rel kereta api yang menghubungkan enam provinsi di Pulau Sulawesi dipastikan segera terwujud, menyusul pertemuan para kepala daerah pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Sulawesi yang berlangsung di Grand Kawanua Convention Centre (GKCC) Manado.
Keenam provinsi itu yakni Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, sepakat untuk melaksanakan pembangunan rel KA mulai tahun 2013 mendatang.
”Pemprov Sulut sangat antusias untuk memulai pembangunan rel kereta api yang nantinya akan sangat membantu konektivitas antar provinsi di Sulawesi,” kata Staf Khusus Gubernur Sulut Bidang Investasi Jackson Kumaat (13/4) di Manado. Jacko mengatakan hal itu, usai melakukan pemantauan area lahan rel KA dan tol Manado-Bitung lewat udara dengan menggunakan helikopter.
Jacko mengaku optimis, pembangunan rel KA trans-Sulawesi dapat meningkatkan perekonomian daerah hingga 30 persen, karena faktor efisiensi dan kecepatan daya angkut barang. Tranportasi publik ini, kata dia, juga merupakan solusi mengatasi kemacetan lalu lintas di jalan raya.
”Penyediaan KA trans-Sulawesi ini merupakan langkah nyata Pemprov Sulut dalam memberikan kontribusi penghematan BBM,” kata dia.
Menurut Jacko, pembangunan rel kereta api trans-Sulawesi akan mempercepat pembangunan daerah tertinggal di 6 provinsi se-Sulawesi. Selain itu, sarana transportasi ini juga akan meningkatkan roda perekonomian daerah dan kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut ia mengatakan, sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) di Sulawesi dan khususnya di Sulut memiliki potensi potensi yang besar. ”Hal ini sejalan dengan Master Plan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI),” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Sulut SH Sarundajang meminta pemerintah pusat untuk memberikan dukungan dakam pembangunan infrastruktur, di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan KEK lainnya di Sulawesi. Kebijakan pemerintah pusat ini sangat dibutuhkan, dalam mendukung pembangunan pelabuhan internasional, peti kemas, dan pelabuhan lainnya. (*)