Ratahan, BeritaManado.com- Hari pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) di 100 desa di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) kembali berubah.
Pasalnya, sebelumnya karena kearifan lokal pelaksanaan Pilhut yang bertepatan hari Jumat hari beribadah untuk umat Muslim Pilhut diputuskan mundur tiga hari, kali ini Pilhut kembali harus dimundur sehari lagi.
Selanjutnya pemungutan suara Pilhut diputuskan bakal digelar 24 September nanti, berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Boyke Akay.
Lanjut Akay menyebut alasan diundurnya hari pemungutan karena 23 September bertepatan dengan HUT Provinsi Sulut.
“Atas pertimbangan ini Pilhut yang sebelumnya 23 September harus diundur sehari, yakni Selasa 24 September 2019. Ini karena banyak pejabat akan menghadiri upacara peringatan HUT Provinsi,” tandasnya.
Lanjut terkait kepastian jadwal Pilhut ini, Akay memastikan bahwa ini perubahan yang terakhir.
“Pilhut sudah tak bakal dirubah lagi. Jadi sudah pasti 24 September 2019,” tuturnya.
Sementarra itu mundurnya jadwal Pilhut ini dipastikan berdampak pada pada tahapan yang sudah berjalan.
Alhasil, dirinya mengatakan bahwa masa tenang yang sebelumnya dua hari berubah menjadi tiga hari.
“Sebelumnya masa tenang dimulai 21 hingga 23 September. Setelah perubahan ini masa tenang jadi tiga hari. Nantinya tanggal 23 bakal masuk masa tenang,” tukas Akay.
Adapun perubahan tahapan yang ada dipastikan tidak akan mengganggu komitmen terkait pengawasan Money Politik, bahkan bakal diperketat.
Selanjutnya menyikapi inkonsistensi jadwal Pilhut ini, Ketua Gerakan Masyarakat (Gema) Mitra Vidy Ngantung akhirnya angkat bicara.
Dirinya mengatakan bahwa pemerintah wajib konsisten dengan apa yang sudah ditetapkan karena sesuai juknis, tahapan Pilhut yang sudah berjalan sempat disorong.
“Pemerintah harus konsisten dan tegas, jangan sampai ini nantinya dimanfaatkan oknum tertentu. Sebab sesuai Juknis awalnya 20 September, kemudian berubah lagi hingga dua kali hanya selang waktu singkat menjadi 24 September,” tukasnya.
Kendati demikian dirinya tetap berharap pemerintah tetap komitmen dengan sikap anti money politik yang sudah ditunjukkan.
“Kami harap Pilhut tetap dijaga ketat karena bertambahnya masa tenang dikhawatirkan menambah potensi munculnya money politik yang bisa mencederai demokrasi di desa,” pungkas Ngantung, yang juga salah satu bakal calon kumtua Desa Esandom Satu.
(jenly wenur)