
Tondano, BeritaManado.com — Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa memiliki sikap tersendiri usai menyatakan menerima dan menyetujui penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa tahun 2023.
Diantara sekian banyak catatan, Debbi Kaseger saat menyampaikan pendapat akhir Fraksi Partai Demokrat DPRD Minahasa menegaskan bahwa ada satu hal serius yang perlu disikapi Pemkab Minahasa.
“Dalam menjalankan tugas-tugas sebagai wakil rakyat, kami mendapat temuan terjadinya penurunan kualitas pelayanan di beberapa Puskesmas lantaran kendala ketersediaan anggaran,” kata Kaseger.
Pada kesempatan yang sama, Fraksi Partai Demokrat juga mengingatkan Pemkab Minahasa untuk memperhatikan kewajiban atas pinjaman dana yang digunakan dalam oemba gunan rumah sakit yang baru.
“Hal ini tentu perlu kepastian hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Kaseger.
Hal yang tidak kalah pentingnya diingatkan Fraksi Partai Demokrat yaitu rencana penghapusan Tenaga Harian Lepas (THL), dimana Minahasa memiliki ribuan THL yang tersebar di seluruh OPD.
“Pemkab Minahasa harus punya solusi terbaik dan hal yang bisa ditempuh yaitu menjadikan para THL sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Hal ini akan menjadi perjuangan Fraksi Partai Demokrat untuk mengawalnya,” ungkap Kaseger.
Hal yang sangat miris juga terungkap dalam pendapat akhir Fraksi Partai Demokrat, dimana Minahasa yang telah dicanangkan sebagai Kabupaten Layak Anak namun memiliki jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cukup tinggi.
Pemkab Minahasa melalui dinas terkait juga harus memperhatikan wilayah rawan banjir seperti salah satunya Kelurahan Papakelan.
Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa juga ternyata tak luput dari perhatian Fraksi Partai Demokrat, dimana dinilai perlu adanya pembenahan administrasi.
Hal terakhir yang disampaikan pada kesempatan tersebut yaitu keprihatinan terhadap aksi Sekretaris Desa (Sekdes) di Minahasa yang melakukan penganiayaan terhadap warganya sendiri.
“Dari sekian banyak hal yang disampaikan, kami berharap pemerintah dapat mengambil sikap yang tepat sasaran. Dengan demikian, harapan masyarakat dapat terpenuhi,” harap Kaseger.
(Frangki Wullur)