Peneliti ASEAN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Pandu Prayoga mengatakan konflik yang terjadi di Myanmar telah menguras banyak tenaga dan waktu bagi negara-negara ASEAN.
Meski demikian, Pandu mengapresiasi Indonesia dan ASEAN yang mampu mengawal proses yang terjadi di Myanmar.
Penyelenggaraan pemilu yang telah lama tertunda di negara itu dan akan dilaksanakan tahun depan, kata Pandu, bisa menjadi salah satu jalur untuk melihat bahwa Myanmar ingin ada perubahan.
Pandu menilai pertemuan yang akan dilaksanakan negara-negara ASEAN khususnya Troika ASEAN, untuk melihat ketersambungan bagaimana Indonesia sebagai ketua ASEAN mengawal kasus ini di tahun 2023, Laos di tahun 2024 dan Malaysia tahun 2025.
“Bagaimana implementasi dari five point consensus. Tetap mendorong lima poin itu tetap dijalankan. Saya melihatnya ini tanggung jawab ASEAN. Selama itu belum dilaksanakan secara penuh, itu terus menjadi tanggung jawab. Artinya harus terus dilakukan upaya-upaya dalam setiap poin yang ada di 5PC tersebut,” jelas Pandu.
Pandu juga mengatakan pertemuan itu penting untuk mengembalikan “muka” ASEAN di mata dunia.
ASEAN tidak bisa serta merta mendorong pihak luar ASEAN agar mematuhi dan menghormati sentralitas ASEAN, sementara masih ada anggotanya yang tidak mau mematuhi aturan ASEAN.
Dia berharap pada pertemuan yang membahas soal isu Myanmar, ASEAN dapat mengundang pihak junta militer, oposisi maupun elemen masyarakat di Myanmar.
Ini dapat menunjukkan ASEAN mampu berbicara dengan semua pihak.
“Ini juga untuk melihat apa maunya si A dan si B dan kemudian bisa melihat rekonsiliasi apa yang bisa dibangun dari pertemuan tersebut,” tegasnya.
Laporan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa 4 September 2024 memperlihatkan situasi memburuk di Myanmar.
Sejak kudeta militer hingga Juni 2024, 5350 warga sipil tewas.
Hampir separuh tewas pada Apri 2023-Juni 2024. Lebih dari 18,6 juta orang juga membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Tiga perempat atau sekitar 15 juta warga Myanmar mengalami kerawanan pangan.
Kemunduran ekonomi terjadi selama empat tahun.
Lebih dari separuh populasi jatuh di bawah kemiskinan.
(Sumber: Voaindonesia.com)
