Manado – Terkait berbagai persoalan yang timbul dari hasil realisasi program pemerintah Kota Manado, DPRD menghimbau adanya transparansi agar meminimalisir terjadinya masalah, sebagaimana di tahun 2013 lalu.
“Jika pemerintah transparan, pastinya program-program di tahun 2013 tidak akan terjadi. Program UC contohnya, meninggalkan hutang dalam jumlah yang besar. Ini juga karena tidak dilibatkannya DPRD dalam penyusunan perjanjian kerjasama antara pemerintah dan pihak pelaksana program. Sehingga, ketika terjadi masalah, DPRD agak kesulitan menengahinya karena tidak tahu isi perjanjian tersebut,” kata Amir Liputo, wakil ketua Komisi D ini.
Hal senada juga dikatakan Wakil ketua DPRD Manado, Richard Sualang. Dikatakannya, jika program pemerintah menyisahkan hutang tentunya akan menyebabkan kebingungan yang besar. Sebab anggaran untuk menutupi hutang tersebut, sumber dananya tidak jelas.
“Kalau pemerintah menyisahkan hutang kepada pihak pelaksana program, mau ambil dimana uangnya. Sedangkan APBD 2014 telah diketuk atau ditetapkan dengan angka yang sudah dialokasikan untuk program-program tahun ini. Kami berharap di tahun 2014 ini, pemerintah lebih transparan soal realisasi dan bentuk kerjasamanya dengan pihak ketiga. Agar tidak terjadi hal-hal diluar dugaan seperti tahun kemarin,” tandas Sualang. (Leriando Kambey)
