Namun, Nova menilai bahwa penggiringan opini sebenarnya bisa dilakukan tanpa melibatkan mereka secara langsung dalam pemerintahan.
“Tidak ada urgensi untuk itu,” tegasnya.
Meski begitu, pemerintahan Jokowi tetap memilih menggandeng buzzer ke dalam lingkar kekuasaan.
Kehadiran buzzer di era Jokowi tidak hanya terlihat di permukaan media sosial.
Menurut Nova, ada pola-pola kompleks yang muncul, seperti penggunaan aparat untuk menekan akun-akun kritis terhadap pemerintah.
Pemilik akun tersebut kerap dipanggil oleh polisi atau kejaksaan.
Beberapa menjadi korban doxing, troll, atau bahkan serangan fisik.
“Banyak yang diserang dengan cara-cara keras. Ada diskusi yang dibubarkan, orang yang dipersekusi, mobil diintimidasi, hingga ada yang dipukuli,” ungkapnya.
Situasi ini menunjukkan bahwa di era Jokowi, buzzer dan pendukung pemerintah tidak hanya mendominasi ruang digital, tetapi juga menekan oposisi melalui cara fisik dan sosial.
Dinamika Buzzer era Prabowo
Di bawah pemerintahan Prabowo, Nova menganggap, masih terlalu dini untuk memberikan penilaian menyeluruh karena masa pemerintahannya belum mencapai 100 hari.
Namun, Nova Mujahid mencatat bahwa pengaruh media sosial terhadap kebijakan terlihat lebih terkendali dibandingkan era sebelumnya.
“Sejauh ini, saya belum melihat kebijakan yang dipengaruhi oleh diskusi ramai di media sosial,” ujarnya.
Meski begitu, Nova menyebut protes publik melalui media sosial sempat memengaruhi keputusan pemerintah terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.
Peran buzzer juga tampak berkurang di era Prabowo, meskipun wacana di media sosial tetap memengaruhi kebijakan pemerintah.
Di era Jokowi, respons terhadap tekanan publik di media sosial sering memicu kebijakan yang, menurut Nova, tidak selalu berbasis data atau riset objektif.
“Saat ini, fokus pemerintah tampaknya berbeda. Tapi beberapa bulan ke depan, kita lihat apakah media sosial akan menjadi perhatian utama lagi,” tambahnya.
Nova juga menyoroti tantangan yang dihadapi Prabowo, termasuk program makan bergizi gratis yang membebani anggaran.
