Bitung – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Bitung menyatakan menolak rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pasalnya, rencana tersebut tidak beralasan dan tanpa argumen yang kuat untuk membuat kebijakan menaikkan harga BBM.
“Harga minyak dunia saat ini lebih cenderung menurun tapi anehnya pemerinyah malah menaikkan harga BBM dan ini sangat tidak bisa diterima,” kata Ketua GMNI Kota Bitung, Edwin Tumurang, Senin (17/6).
Rencana kenaikan harga BBM menurut Tumurang, terindikasi merupakan tekanan asing. Seperti diketahui harga premium Rp 4.500 bukanlah harga kompetitif bagi SPBU-SPBU asing, sehingga perusahaan asing yang telah mengantongi izin buka SPBU di seluruh Indonesia masih menunggu.
“Jika terjadi kenaikan harga BBM maka akan terjadi migrasi dari premium ke pertamax. Bila itu terjadi, Pertamina tidak mampu memenuhi kuota pertamax. Inilah yang akan jadi peluang bagi SPBU-SPBU asing,” kata Tumurang.
Ia menjelaskan, rencana kenaikan harga BBM merupakan upaya pemerintah untuk menyerahkan harga BBM ke pasar. Padahal, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan pasal 28 ayat 2 UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas yang menyerahkan harga BBM kepada mekanisme pasar.
“Rencana kenaikan harga BBM sebenarnya tindak lanjut dari persetujuan pemerintah terhadap keputusan pertemuan puncak negara-negara APEC di Hawai pada November 2011 yakni penghapusan secara bertahab subsidi harga BBM. Pertemuan APEC berikutnya akan berlangsung Oktober mendatang di Bali,” katanya.
Sementara untuk alasan subsidi yang tidak tepat sasaran menurutnya, hanya alasan pemerintah menaikkan harga BBM. Karena sesuai UUD 1945 Pasal 33 menjamin adanya subsidi, subsidi merupakan kewajiban negara utk rakyat.
“Bila pemerintah menyatakan subsidi tidak tepat sasaran, maka pemerintah seharusnya memperbaiki kinerja dalam pengawasan distribusi BBM. Jangan sampai karena kelalaian sendiri, pemerintah akhirnya mengambil jalan pintas menaikkan BBM,” katanya.
Tumurang atas nama GMNI Kota Bitung dengan tegas menyatakan menolak kenaikan harga BBM dan mendesak Pemerintahan SBY-Boediono membatalkan rencana menaikan harga BBM tahun 2013. “Jika SBY-Budiyono tetap menerapkan kebijakan itu maka kami minta keduanya turun dari jabatan sebagai presiden dan wakil presiden,” katanya.(enk)
