Manado, BeritaManado.com — Terobosan demi terobosan yang digagas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Minsel mendapat apresiasi dari tingkatan pusat.
Dibuktikan dengan digelar pelaksanaan Bimtek penyuluhan keamanan pangan (PKP) yang digelar 25- 26 Agustus 2021 lalu.
PKP yang dibuka langsung Bupati Minsel Franky Wongkar tersebut juga dihadiri Dinas Kesehatan Minsel sebagai instansi teknis untuk menerbitkan izin Produk -Industri Rumah Tangga yang dihadiri direktur Pemberdayaan BPN Pusat, Edward.
Dalam sambutannya Bupati Minsel Franky Wongkar menyampaikan kebanggaan atas terlaksananya kegiatan bimtek PKP ini.
“Salut untuk saudara Deany Keintjem selaku Kakan BPN Minsel dengan harapan para pelaku usaha di Minsel bisa berkembang dan dapat beri kontribusi pertumbuhan ekonomi bagi daerah,” ungkap Wongkar.
Dilanjutkan Wongkar, di Minsel sendiri, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian.
“Maka semua stakeholders harus bersinergi untuk suksesnya berbagai kegiatan usaha. Demikian juga kita tingkatkan terus komoditi pertanian Minsel dan jika mungkin dikembangkan produk-produk holticultura yang memiliki orientasi eksport,” tegas Wongkar.
Sedangkan Kakan BPN Minsel Deany Keintjem dalam penyampaiannya mengatakan berbagai harapan disampaikan pada pelaku UMKM Minsel.
Dimana, dirinya mengatakan, bimtek ini bertujuan guna mendapatkan Izin P-IRT yang sangat dibutukan pelaku usaha pengelola makanan kemasan.
“Kami di Minsel memiliki 2 program pokok. Yakni Pengembangan Asset dan Pengembangan Akses Pemberdayaan yang mencakup pemberdayaan petani dan lemberdayaan pelaku usaha UMKM,” ujarnya.
Ditambahkan Keintjem, dari komitmen itulah hingga BPN Minsel melihat Kebutuhan pelaku usaha harus memiliki Izin P-IRT dan mendengarkan masukan FiedStaff.
“Pentingnya Bimtek ini hingga saya harus lakukan terobosan mencarikan solusi bagi pelaku UMKM mendapatkan izin ini,” tukasnya.
Sementara itu, dalam materinya Staf Khusus Gubernur Bidang UMKM Firadat Mokodompit memaparkan topik akses pemberdayaan reforma agraria solusi UMKM Sulut Maju.
Dimana dikatakan Firasat Mokodompit, secara faktual dari hasil kunjungan ke 211 titik pelaku UMKM didapati 8 masalah yang salah satunyanya 80% pelaku UMKM produk kemasan tidak memiliki P-IRT.
“Perizinan, packaging (kemasan), papur processing, kontiunitas produk, pemasaran, harga, permodalan, pendampingan dan monitoring harus menjadi perhatian khusus Instansi teknis dan pembina UMKM IKM Sulut,” kata Mokodompit.
Dirinya berujar, dalam berbagai kesempatan Gubernur Sulut mengingatkan pada jajaran Pemprov agar melalukan kolaborasi dan sinergytas program oengembangan KEK Pariwisata Likupang yang tentu didalamnya pelaku UMKM IKM harus maju kembangkan produknya.
“Kesyukuran bagi Sulut pada triwulan II ini PE kita capai 8,46 %. Dimana sektor UMKM dan riteil, jasa memberikan kontribusi 40% bagi pertumbuhan ekonomi Sulut. Saya optimis 2021 ini PE kita bisa capai 5,5% dlm suasana Pademi ini, artinya kita harus tetap jaga eksport kita, sektor jasa, pertanian, perkebunan dan UMKM,” katanya.
Senada, Direktur Pemberdayaan BPN Pusat Edward menyampaikan harapan Gubernur ini bisa dijadikan pijakan jajaran BPN se-Sulut untuk membantu Pemprov mewujudkan Sulut Maju.
“Sulut sejahterah melalui program besar kita Reforma Agraria dalam akses pemberdayaan kelompok tani dan pelaku UMKM,” tutupnya.
(AnggawiryaMega)