MANADO – Perkembangan terakhir Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan Pemprov Sulut bersama PT Kawanua Aerowisata, perusahaan pengelolan gedung perwakilan Pemprov Sulut di Jakarta, dipertanyakan Fraksi Partai Damai Sejahtera (F-PDS) Deprov Sulut.
Menurut wakil ketua FPDS, Paul Tirayoh, pemerintah harus mengambil langkah konkrit terkait kesepakatan dengan pihak perusahaan sebagai pengelola.
“Fraksi kami mengusulkan status kantor menjadi badan perwakilan, mengingat beban dan fungsinya berdasarkan asas dekonsentrasi sebuah pemerintahan provinsi,” jelas Tirayoh.
