MANADO – Upah Minimum Propinsi (UMP) Sulut tahun 2012 sudah ditetapkan gubernur sebesar Rp 1.250.000. Angka ini mengalami kenaikan cukup signifikan dari UMP tahun 2011 sebesar Rp 1.050.000
Sejumlah Legislator Sulut mendukung sepenuhnya keputusan gubernur terkait UMP. Dikatakan anggota DPRD dari Partai Golkar, Raski Mokodompit, perusahaan harus mentaati dan DPRD akan mengawasi secara ketat dan berkelanjutan.
“Kami dukung sepenuhnya UMP yang sudah ditetapkan gubernur. Keputusan yang sangat tepat dan patut diberi apresiasi. DPRD akan mengawasi bagi perusahaan-perusahaan agar memberlakukan UMP ini mulai Januari tahun 2012,” ujar Mokodompit, anggota Komisi IV DPRD Sulut.
Senada diungkapkan legislator lainnya, Benny Rhamdani soal keputusan gubernur terkait UMP tahun 2012. “Tanpa mereka, maka perusahan atau industri itu akan mati. Maka sebagai komponen yang paling menentukan bagi perusahaan/industri/dunia usaha, maka sudah saatnya buruh/pekerja diberikan gaji yang layak sesuai dengan standar layak hidup di tengah tantangan harga-harga kebutuhan pokok yang senantiasa bergerak naik. Ini keputusan gubernur yang populis dan pro buruh/pekerja,” nilainya.
Berbeda dengan Mokodompit dan Rhamdani, anggota dewan lainnya, Andrei Angouw menilai kenaikan UMP terlalu tinggi karena kenaikan hampir 20 persen. Namun personil anggota PDIP ini mengajak agar keputusan gubenur didukung sepenuhnya.
“Pada hal inflasi 2011 tidak sampai enam persen dan pertumbuhan ekonomi juga tidak mencapai 9 persen. Tapi, ini adalah kewenangan gubernur yang harus didukung, dan berharap ini adalah keputusan yang profesional, bukan keputusan politik pencitraan,” kata Angouw. (is)
