Manado — Akhir bulan Agustus, 45 anggota DPRD Sulut kembali melakukan kunjungan ke Dapil masing-masing dalam rangka melaksanakan agenda reses. Namun sayangnya anggran yang diplot untuk tiap anggota DPRD dalam melakukan reses dinilai sangat minim, yakni Rp 9 juta dan sangat tidak mencukupi untuk melaksanakan agenda tersebut.
“Anggaran tersebut harus ditambah, minimal Rp50 juta per orang baru cukup. Tapi kalau hanya Rp 9 juta, itu sangat tidak mencukupi, apalagi temanteman yang berasal dari Dapil Nusa Utara serta Bolmong,” kata Ketua Komisi I DPRD Sulut Jhon Dumais.
Dumais sendiri yang berasal dari Dapil Bitung dengan 8 kecamatan, mengaku Rp 9 juta tersebut tidak cukup. Apalagi teman-teman dari Dapil Nusa Utara, Bolmong dan wilayah lainnya yang memiliki kecamatan lebih serta wilayah yang luas, anggaran reses tersebut pasti tidak cukup.
“Salah satu cara agar dana reses bisa ditambah adalah dengan cara mengurangi perjalanan dinas DPRD yang tidak perlu. Mengingat ada beberapa agenda keberangkatan yang kami anggap bisa ditunda atau tidak terlalu penting,”jelasnya.(EN)
Masyarakat dipaksakan untuk menbayar pajak bahkan di ancam dengan pasal2 kalau belum membayar, sementara duitnya cuman mau di pakai Anggota yang katanya terhormat untuk pencitraannya, sulit untuk di bayangkan akan ide2 sepeti itu, sepertinya ide2 yang tidak di dasarkan dengan logika.
Dana Aspirasi; Uang Negara untuk Citra
…. Yudi Latif dari Reform Institute juga menuturkan, gagasan tentang dana aspirasi juga menunjukkan bahwa sebagian anggota DPR minim prestasi, kinerja, dan tidak cukup dipercaya oleh konstituennya.
”Jika para anggota DPR itu punya kinerja yang bagus dan dipercaya konstituennya, mereka tidak perlu menggunakan politik uang untuk menjaga konstituennya,” kata Yudi.
Gagasan tentang dana aspirasi tersebut akhirnya berpotensi merusak tatanan demokrasi yang selama ini susah payah dibangun. Dan, yang merusak demokrasi ini bukan rakyat, tetapi elite politik>>>>