MANADO – Sudak menjadi rahasia umum, pemerintahan Orde Baru meninggalkan banyak permasalahan tanah di masyarakat. Fakta, bahwa banyak tanah warga yang memiliki sertifikat ganda yang dikeluarkan secara resmi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Atas dasar itu, Komisi I DPRD Sulut melalui anggotanya dr Wisje Abigail Korompis MSi menyatakan, siap membantu menampung aspirasi warga yang bermasalah tanah.
“Kami akan bantu memfasilitasi walaupun finalisasinya bukan di dewan. Masalah tanah adalah masalah pelik dan terjadi dimana-mana. BPN tidak boleh lagi seperti dulu mengeluarkan sertifikat ganda bahkan ada triple,” ujar Korompis kepada beritamanado, Rabu (12/01).
