BITUNG—Pihak DPRD Kota Bitung dalam hal ini komisi A mengaku sudah tidak tahu lagi harus bagaimana sehingga Pemkot Bitung bisa melakukan penerimaan Honorer Daerah (Honda). Pasalnya menurut salah satu anggota komisi A, Victor Tatanude sejumlah cara telah mereka upayakan agar Honda yang belum terserifikasi menjadi pegawai negeri sipil, namun upaya tersebut buntu.
“Upaya kami untuk memperjuangkan Honda telah mksimal. Dimana kami (DPRD-red) dan instansi terkait Pemkot Bitung sudah ke sekian kalinya berkonsultasi ke pusat mengenai hal tersebut, namun tetap saja tidak bisa,” kata Tatanude, Senin (7/11).
Menurut Tatanude, untuk menerima ataupun mensertifikasi para Honda yang ada tetap menunggu Juknis dari pemerintah pusat. Karena menurutnya, meskipun setiap SKPD sangat membutuhkan tenaga Honda, terutama teknisi tapi semua itu harus menunggu petunjuk pusat yang realisasinya berlaku serentak di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
“Saya berharap tetap adanya koordinasi Pemkot Bitung dan pemerintah pusat agar supaya jika juknis tersebut sudah ada, Kota Bitung tidak akan mengalami keterlambatan,” katanya.(en)
BITUNG—Pihak DPRD Kota Bitung dalam hal ini komisi A mengaku sudah tidak tahu lagi harus bagaimana sehingga Pemkot Bitung bisa melakukan penerimaan Honorer Daerah (Honda). Pasalnya menurut salah satu anggota komisi A, Victor Tatanude sejumlah cara telah mereka upayakan agar Honda yang belum terserifikasi menjadi pegawai negeri sipil, namun upaya tersebut buntu.
“Upaya kami untuk memperjuangkan Honda telah mksimal. Dimana kami (DPRD-red) dan instansi terkait Pemkot Bitung sudah ke sekian kalinya berkonsultasi ke pusat mengenai hal tersebut, namun tetap saja tidak bisa,” kata Tatanude, Senin (7/11).
Menurut Tatanude, untuk menerima ataupun mensertifikasi para Honda yang ada tetap menunggu Juknis dari pemerintah pusat. Karena menurutnya, meskipun setiap SKPD sangat membutuhkan tenaga Honda, terutama teknisi tapi semua itu harus menunggu petunjuk pusat yang realisasinya berlaku serentak di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
“Saya berharap tetap adanya koordinasi Pemkot Bitung dan pemerintah pusat agar supaya jika juknis tersebut sudah ada, Kota Bitung tidak akan mengalami keterlambatan,” katanya.(en)