Jakarta – Dibuka langsung Wapres Jusuf Kalla, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Drs Steven Kandouw, yang didampingi staf Jufli Aljon Pakasi menghadiri rapat koordinasi pengendalian perbatasan negara di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (12/7/2017) hari ini.
Rapat yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri dihadiri lintas kementerian, diantaranya, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Perhubungan.
“Selain itu, rapat ini khususnya untuk memasuki tahun anggaran 2017/2018, yaitu infrastruktur sosial di 187 kecamatan perbatasan, diantaranya puskesmas, pasar tradisional dan sekolah,” ujar Mendagri Tjahjo Kumolo.
Sementara Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, mengatakan pemerintah berupaya mengubah arah kebijakan pengelolaan pembangunan perbatasan negara yang selama ini cenderung memandang perbatasan melalui fungsi pertahanan atau inward looking.
“Kini berubah menjadi outward looking, yaitu lebih ke mengembangkan sumber daya di perbatasan,” ucapnya. Wiranto menuturkan sejumlah capaian pembangunan di tahap awal sudah diraih, misalnya pembangunan jalan paralel perbatasan. Dia menyebut di Kalimantan sudah terbangun jalan paralel perbatasan sepanjang 1.425,6 kilometer (km), di Nusa Tenggara Timur sepanjang 49,5 km, dan Papua 301,74 km.
Pembangunan jalan di perbatasan negara itu berada di bawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “Kami berharap pembangunan jalan paralel terus dilakukan dan diperluas cakupannya. Diharapkan di akhir 2019 bisa selesai sesuai dengan target.”
Menurut Wiranto, ke depan juga diperlukan penguatan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yaitu dengan menghasilkan terobosan-terobosan yang mempercepat pencapaian target pembangunan di perbatasan. (***/TimJerryPalohoon)
